Karhutla Riau Picu Asap ke Malaysia, DPR Desak Optimalisasi Sistem Pengawasan

Achmad Al Fiqri, Jurnalis
Senin 21 Juli 2025 16:53 WIB
Kebakaran Hutan dan Lahan (foto: BNPB)
Share :

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatera yang telah mencapai 694 titik panas (hotspot). Ia menekankan pentingnya optimalisasi sistem pengawasan guna mencegah meluasnya karhutla.

Alex juga menyinggung hotspot di Riau yang telah memicu kabut asap. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, Provinsi Riau menyumbang 259 titik panas atau hampir 40% dari total keseluruhan hotspot di Sumatera.

"Titik panas di Provinsi Riau juga menjadi pemicu kabut asap yang, berdasarkan citra satelit pada Minggu, 20 Juli 2025, telah mencapai negara tetangga Malaysia pada siang dan sore hari," kata Alex, Senin (21/7/2025).

BMKG Pekanbaru pada Sabtu (19/7) mencatat terdapat 694 titik panas di seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Dalam rilis tersebut, Provinsi Riau menyumbang 259 titik panas, diikuti oleh Sumatera Utara dengan 192 titik, dan Sumatera Barat dengan 104 titik panas.

BMKG Pekanbaru juga merinci dua kabupaten di Riau yang menjadi penyumbang terbesar titik panas, yakni Kabupaten Rokan Hulu dengan 107 titik, dan Rokan Hilir dengan 95 titik. Selanjutnya, Kota Dumai menyumbang 17 titik panas, Kabupaten Siak 15 titik, dan Kampar 10 titik.

 

Sebaran lengkap titik panas di wilayah Riau adalah sebagai berikut: Rokan Hulu (107 titik), Rokan Hilir (95 titik), Kota Dumai (17 titik), Siak (15 titik), Kampar (10 titik), Pelalawan (7 titik), Bengkalis (5 titik), Kuantan Singingi (2 titik), dan Indragiri Hulu (1 titik).

Terkait hal ini, Alex menilai pemerintah belum mengoptimalkan data yang dihasilkan oleh sistem Karhutla Monitoring System (KMS), sehingga gagal mengambil langkah antisipatif untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

"Seharusnya, peningkatan jumlah titik panas sudah bisa terbaca oleh teknologi KMS, yang disebut-sebut mampu menghasilkan data secara real-time dan dengan presisi tinggi," ungkap legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.

Untuk diketahui, sistem KMS melibatkan Global Forest Watch Fires (GFW-Fires), sebuah platform daring yang digunakan untuk memantau dan merespons kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara. KMS bekerja berdasarkan citra satelit beresolusi tinggi dari DigitalGlobe (penyedia citra satelit terkemuka).

 

Sistem GFW-Fires mampu mengirimkan citra terkini dengan resolusi sedetail 50x50 cm. Dengan data tersebut, KMS dapat menunjukkan lokasi tepat terjadinya kebakaran serta memperkirakan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

"KMS yang berada di bawah kendali Kantor BP REDD+ Jakarta ini memiliki tiga tujuan utama, yakni pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam kasus karhutla tahun 2025 ini, BP REDD+ belum tampak kinerjanya di mata publik," tegas Alex.

Selain itu, Alex juga menyoroti tidak berfungsinya helikopter water bombing milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau sebagai catatan minus lainnya. Hal ini membuat upaya pemadaman hanya dapat dilakukan oleh personel darat dengan segala keterbatasan.

"Kami mendoakan personel Manggala Agni beserta TNI, Polri, BPBD, dan relawan lainnya yang berjuang memadamkan api di darat agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Yang Maha Kuasa," ujarnya.

"Semuanya telah berjibaku menjinakkan api, bahkan hanya dengan tongkat karena tidak tersedianya sumber air di sekitar lokasi karhutla," imbuh Alex.

 

Ia menyayangkan karhutla yang terus berulang setiap tahun, menimbulkan bencana kabut asap, masalah kesehatan, gangguan aktivitas masyarakat, hingga protes dari negara tetangga.

Menurut Alex, sudah saatnya Badan Pengelola REDD+ membuktikan keberadaannya sebagai lembaga yang mampu menunjang Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

"Saatnya pula data BP REDD+ ini digunakan untuk penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang telah menjadi langganan di Provinsi Riau," tuturnya.

"Penegakan hukum ini menjadi penting, mengingat suhu di hampir seluruh wilayah Sumatera terus meningkat, bahkan di beberapa titik sudah melampaui rata-rata suhu harian dalam 10 tahun terakhir," tutup Alex.

(Awaludin)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya