MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Meski begitu, Khozin menilai fenomena kenaikan PBB-P2 tak bisa dilepaskan dari beban keuangan daerah. Ia menyebut Komisi II DPR bersama Mendagri kini tengah merumuskan formula untuk memperbaiki pengelolaan BUMD.
“Poin itu menjadi pangkal persoalan. Sejak awal tahun ini, Komisi II DPR dan Mendagri secara intensif membahas perbaikan tata kelola BUMD sebagai ikhtiar memperkuat pendapatan daerah,” jelasnya.
“Opsi yang muncul di antaranya membentuk UU khusus tata kelola BUMD yang dimaksudkan menjadi sumber penerimaan daerah,” pungkas Khozin.
(Awaludin)