Komisi II DPR Usulkan Pelibatan Aktif Pemda dalam Program MBG

Khozin menekankan, model ini menonjolkan aspek kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.

“Poinnya, keterlibatan Pemda dalam MBG ini ada payung hukumnya dan berlandaskan spirit desentralisasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, legislator dari Dapil Jawa Timur IV ini menyayangkan belum digunakannya skema seperti ini sejak awal program MBG. Ia mencontohkan keberhasilan program vaksinasi, yang meskipun merupakan program pusat, pelaksanaannya dibantu aktif oleh Pemda.

"Segera buat formula kerja agar MBG ini sukses di lapangan dan tidak terjadi lagi persoalan keracunan dalam pelaksanaannya,” kata Khozin.

“Pemda diharapkan dapat menjadi tulang punggung demi kesuksesan MBG ini,” tutupnya.

(Awaludin)