MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Bencana banjir bandang dan tanah longsor terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu. Bencana ini seakan menjadi kado pahit akhir tahun.
Bencana ditengarai dipicu cuaca ekstrem di Sumatera bagian utara pada 25 November 2025 lantaran siklon tropis. Siklon Tropis KOTO berkembang di Laut Sulu dan Bibit Siklon 95B terpantau di Selat Malaka.
“Kedua sistem ini memengaruhi peningkatan curah hujan dan angin kencang di Sumatera bagian utara,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, pada Rabu (26/11/2025).
Muhari mengatakan, Bibit Siklon 95B memengaruhi pembentukan awan konvektif yang meluas di atas Aceh-Sumut sehingga menyebabkan meningkatnya curah hujan ekstrem dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, Siklon Tropis KOTO melalui pola belokan angin dan penarikan massa udara basah (inflow) ke pusat siklon meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah barat Indonesia, termasuk Sumut, sehingga memperkuat hujan lebat di wilayah terkait.
Sementara itu, Pakar Hidrologi UGM, Prof Dr Ing Ir Agus Maryono menilai banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera tersebut bukan hanya disebabkan cuaca ekstrem, melainkan berbagai faktor seperti meteorologi, geografi, geologi, dan hidrolik.
“Jika hanya karena faktor cuaca ekstrim, (dampak) banjirnya tidak sejauh itu ya, tapi ini banjirnya kan sangat luar biasa,” katanya, mengutip pemberitaan Okezone pada (4/12/2025).
Selain bentang lahan yang juga rentan, kondisi saluran hidrolik menurutnya terjadi penyumbatan. Lalu faktor meteorologi yang ekstrem disertai adanya dampak pembalakan hutan yang menyebabkan adanya meningkatkan kapasitas run off atau limpasan air hujan di permukaan tanah.
Agus menerangkan, umumnya banjir bandang terjadi akibat hujan yang sangat lebat dan ditambah longsoran tebing di sepanjang sungai menengah atau kecil. Namun bencana banjir bandang kali ini disertai kondisi hutan-hutan gundul di beberapa wilayah ditengarai menjadi penyebab kenaikan run off sehingga terjadi banjir besar.
“Dipicu dengan adanya hutan yang kita lihat sudah gundul di situ, menyebabkan kenaikan run off. Selain itu dipicu juga dengan adanya longsoran atau penyumbatan-penyumbatan alamnya yang ada di situ. Sehingga itu terjadilah banjir yang besar,” terangnya.
Pemerintah pun bertindak cepat untuk menangani bencana yang melanda 3 provinsi di Sumatera itu. Sepanjang penanganan bencana yang telah menewaskan 1.140 jiwa dan 163 hilang per 28 Desember itu, ada sejumlah hal yang menjadi pro kontra.
Berikut pro-kontra yang terjadi sepanjang penanganan bencana di Sumatera, sebagaimana dihiimpun Okezone, Selasa (30/12/2025):
Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto soal bencana sempat menuai kecaman publik. Ia menyebut bencana di Sumatera hanya mencekam di media sosial (medsos).
“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik,” kata Suharyanto saat konferensi pers pada 28 November 2025.
Ia mengungkapkan hal itu saat memberikan penjelasan soal status bencana di Sumatera. Namun, ia kemudian meminta maaf atas pernyataannya kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Permintaan maaf disampaikan saat melihat kondisi bencana di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru.
"Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati. Ini, bukan berarti kami tidak peduli begitu,” kata Suharyanto, Minggu (30/11/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menjadi sorotan. Itu lantaran ia menyebut listrik di Aceh menyala 93 persen pada 7 Desember 2025. Namun, kondisi di lapangan tidaklah demikian.
Bahlil kemudian mengklarifikasi pernyataannya. Ia menjelaskan PLN melaporkan terkait kelistrikan di daerah Aceh sudah mencapai 93 persen pada 7 Desember 2025.
"Dan waktu itu PLN melaporkan kepada saya bahwa rasio elektrifikasi itu nanti di tanggal 7 hari, hari Minggu malam, hari Senin paling lambat itu sudah mencapai 93 persen," ujarnya.
"Atas dasar laporan karena mereka yang menguasai teknis, teman-teman PLN yang menguasai teknis, atas laporan itu kemudian dirapatkan dalam tim bencana, kemudian saya melaporkan kepada Bapak Presiden dan itu juga dilaporkan oleh PLN. Kira-kira itu ceritanya," tuturnya.
Ia pun akhirnya meminta maaf lantaran saat itu listrik di Aceh belum sepenuhnya pulih. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf," katanya.
Hal lainnya yang menjadi sorotan publik adalah Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umrah saat daerah yang dilayaninya masih dilanda bencana. Foto-fotonya saat menjalankan ibadah umrah viral di media sosial.
Mirwan MS buka suara karena berangkat umrah tanpa izin saat daerahnya dilanda banjir. Ia pun meminta maaf.
“Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden RI, H Prabowo Subianto, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, H Tito Karnavian, serta Bapak Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf, dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan," ucap Mirwan dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Selasa (9/12/2025).
Namun, permintaan maaf saja tidak cukup. Mirwan dicopot sementara dari jabatannya sebagai Bupati Aceh Selatan.
“Saya ingin menyampaikan tentang 2 surat keputusan SK yang sudah saya tandatangani hari ini berkaitan dengan Bupati Aceh Selatan yaitu SK yang pertama mengenai pemberhentian sementara selama 3 bulan,” kata Mendagri Tito Karnavian saat konferensi pers di Gedung A Kemendagri, Selasa (9/12/2025).
Ia menerangkan, pencopotan itu setelah Mirwan diperiksa di Itjen Kemendagri. Mirwan diduga melanggar pergi keluar negeri tanpa adanya izin.
Status bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga menjadi sorotan. Tak sedikit pihak agar status bencana nasional diterapkan. Salah satu yang mengusulkannya adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin.
Ia menyoroti dampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan penanganan yang lebih intensif dalam skala nasional. Apalagi, saat itu banyak daerah yang belum tersentuh bantuan. Melansir pemberitaan Okezone pada Senin 1 Desember 2025, menurut dia, pemerintah daerah setempat mengalami kesulitan secara fiskal untuk mengangani bencana ini sendirian.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menanggapi usulan sejumlah pihak agar bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurut Prabowo, kondisi di wilayah terdampak saat ini masih terkendali sehingga penetapan status bencana nasional belum diperlukan.
“Ada yang teriak-teriak ini ditetapkan bencana nasional. Kita sudah kerahkan di tingkat provinsi, jadi situasi terkendali,” ungkap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Prabowo menegaskan pemerintah pusat terus memantau secara intensif perkembangan di daerah terdampak bencana. Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus yang fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pembangunan hunian dan perbaikan infrastruktur.
Hal terakhir yang menjadi sorotan adalah misteri kayu gelondongan yang terseret arus saat banjir di Sumatera. Hal ini menjadi sorotan publik lantaran keberadaan kayu tersebut dikaitkan dengan aktivitas illegal logging.
Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho sempat menyebut kayu yang terseret arus itu berasal dari pohon tumbang. Pernyataannya ini menjadi kontroversi. Tak lama kemudian dia pun mengklarifikasi. Ia menjelaskan, kayu gelondongan yang ikut terbawa arus banjir di Sumatera berasal dari berbagai sumber, termasuk sisa pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penebangan liar.
Sejumlah pihak mendesak agar keberadaan kayu gelondongan di wilayah bencana diusut. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai, perlu ada tindak lanjut dari temuan kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatera Utara (Sumut). Ia meminta, aparat penegak hukum (APH) menelusuri asal-usul kayu tersebut.
"Ya bahwa perlu adanya apa tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat adanya kayu gelondongan yang sudah sangat apa nyata di depan mata kita, sumbernya dari mana," ujar Eddy di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025).
Eddy berkata, APH bisa mengecek perizinan dan kegiatan pembalakan liar bila kayu gelondongan itu legal. "Kalau itu adalah sumber legal, ya kita bisa telusuri dari perizinannya, dari kegiatan-kegiatannya yang secara dilakukan secara sah," katanya.
Namun, Wakil Ketua Umum PAN ini menilai, perlu ada tindakan tegas bila kayu gelondongan itu ilegal. Menurutnya, tindakan tegas itu perlu untuk memberi efek jera.
"Tetapi kalau ternyata itu dilakukan di luar jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, saya kira perlu ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jeranya. Jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari," ucapnya.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri pun memulai penyidikan terkait temuan kayu gelondongan di Garoga, Tapanuli Utara, dan Anggoli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut). Polri mengusut dugaan tindak pidana lingkungan hingga pencucian uang terkait kasus itu.
“Kami terapkan, tindak pidana lingkungan hidup, kemudian pencucian uang, sekaligus nanti pertanggungjawaban perorangan ataupun korporasi," kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan satu korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kayu gelondongan yang muncul di bencana Aceh-Sumatera.
“Yang sudah naik penyidikan satu. Tapi yang lain sedang berprogres untuk naik juga. Satu korporasi lah, bukan satu (orang) tersangka,” kata Sigit di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
Sigit menjelaskan, jumlah tersangka masih bisa bertambah. Sebab, kata dia, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dan pendalaman.
“Kemungkinan akan bertambah, karena tadi kami mendapatkan laporan, anggota terus melakukan pendalaman, dan sekarang juga turun lagi ke beberapa wilayah, jadi kemungkinan akan bisa bertambah,” ujar dia.
(Erha Aprili Ramadhoni)