Cucu Pendiri NU Keluarkan Kertas Posisi Penataan Kepemimpinan PBNU, Apa Isinya?

JAKARTA- Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, Kiai Abdussalam Shohib mengeluarkan posisi penataan kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjaga marwah ulama dan menata jam'iyah dengan hikmah.

Cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Kiai Bisri Syansuri ini menegaskan, kertas posisi tersebut bukan untuk mengoreksi masa lalu, bukan pula untuk menghakimi.

"Kertas posisi saya buat dari ikhtiar menjaga marwah ulama dan merawat NU agar tetap kokoh, teduh, dan bermartabat di tengah perubahan zaman," Jumat, (30/1/2026).

Gus Salam -- panggilan akrabnya --  mengingatkan bahwa NU sejak kelahirannya tidak pernah dimaksudkan sebagai organisasi administratif semata. NU lahir sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah, perhimpunan keagamaan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada kepemimpinan ulama, baik dalam dimensi keilmuan, moral, maupun sosial kebangsaan.

"Dalam tradisi NU, kepemimpinan tidak dibangun di atas kekuasaan, melainkan di atas ilmu, adab, keteladanan, dan keberkahan. Ulama bukan sekadar pengurus, melainkan penjaga nilai, penuntun umat, dan pemikul amanat sejarah. Karena itu, sejak awal NU menempatkan ulama sebagai poros utama organisasi," ujarnya.

Namun seiring perjalanan waktu, kata Gus Salam, NU berkembang menjadi organisasi yang sangat besar, kompleks, dan berhadapan langsung dengan dinamika sosial, politik, dan kebangsaan yang semakin rumit.

"Dalam kondisi seperti ini, ketulusan saja tidak cukup. Diperlukan sistem kelembagaan yang kuat, agar kewibawaan ulama tetap terjaga dan organisasi tidak terseret pada tarik-menarik kepentingan," ucapnya.

Wakil Ketua PWNU Jawa Timur 2018-2023 menjelaskan ada enam prinsip dasar penataan kepemimpinan NU. Yang kepenataan kelembagaan NU harus berpijak pada prinsip-prinsip dasar yang selaras dengan tradisi pesantren dan ruh jam’iyyah.

Yakni; Supremasi Kepemimpinan Ulama, Pemisahan Tegas Antar Otoritas, Musyawarah Mufakat sebagai Prinsip Mutlak, Kepemimpinan Kolektif-Kolegial, Anti-Kooptasi dan Anti-Politik Transaksional,  Kesinambungan Tradisi dan Keterbukaan Zaman

Adapun arsitektur Kepemimpinan NU, ungkap Gus Salam, struktur kepemimpinan NU disusun dalam satu garis sistemik sebagai berikut yaitu Ahwa, Mustasyar, Majelis Syuriah, Tanfidziyah.

‘’Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, saling menguatkan, dan tidak saling tumpang tindih," ujarnya.

Menurut Gus Salam, ahwa (Ahlul Halli wal ‘Aqdi) memiliki  kedudukan dan fungsi sebagai lembaga ad hoc Muktamar, bukan lembaga permanen. Sedangkan Mustasyar: Majelis Hukama NU pemegang otoritas moral tertinggi dalam NU.

Sementara Majelis Syuriah adalah pemegang mandat kepemimpinan NU. Ia bukan simbol, tetapi pusat kebijakan strategis organisasi.

“ Dan terakhir Tanfidziyah  sebagai pelaksana kebijakan, bukan pemilik arah. Tanfidziyah bertanggung jawab kepada Syuriah dan dapat dievaluasi secara periodik maupun sewaktu-waktu,”ujarnya.

Penataan ini kata dia  bukan untuk membesarkan lembaga tertentu, melainkan untuk menjaga martabat ulama. Bukan untuk memperumit organisasi, tetapi untuk menyederhanakan kewenangan agar jelas dan bermartabat.

"Inilah ikhtiar menjaga NU tetap tegak,  bukan karena kekuasaan, melainkan karena kebijaksanaan," tutupnya.

(Fahmi Firdaus )