Perkuat Moderasi Beragama, Pemerintah Gandeng TNI-Polri

"Oleh karena itu, diperlukan forum koordinasi yang mampu menyelaraskan kebijakan, instrumen pengukuran, serta perencanaan program lintas sektor agar sejalan dengan arah pembangunan nasional,” tandasnya.

Sekadar diketahui, unsur kementerian koordinator yang hadir yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan lain sebagainya.

Sementara dari unsur penegakan hukum, pertahanan, dan kelembagaan adalah Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

(Fahmi Firdaus )