MUI Minta Indonesia Mundur dari Board of Peace Usai AS-Israel Serang Iran

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mendesak pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk keluar dari Board of Peace (BoP). Pernyataan ini disampaikan MUI menanggapi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026). 

MUI menjelaskan, AS yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP menghadapi pertanyaan besar: Apakah strategi tersebut sungguh diarahkan untuk perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina? 

"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," tulis MUI dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Minggu, (1/3/2026). 

Tausiyah MUI dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 ini ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan.

MUI menilai yang terjadi justru sebaliknya. Presiden AS Donald Trump melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran dan memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi. 

MUI mengajak umat Islam di berbagai belahan dunia agar terus melakukan qunut nazilah secara sungguh-sungguh berdoa dalam sholat untuk memohon pertolongan dan perlindungan Allah SWT terhadap umat muslim yang sedang mengalami kesulitan, penindasan, atau musibah di berbagai belahan dunia. 

"MUI menyerukan kepada PBB dan OKI untuk langkah-langkah maksimal menghentikan perang dan menghormati hukum internasional. MUI berkeyakinan perang akan mendatangkan kemudhorotan global," kata MUI.

Serangan AS dan Israel terhadap Iran membuat Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei gugur. MUI menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. 

"MUI menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei sebagai akibat serangan Israel-Amerika pada (28/2/2026). Kita menyampaikan inna ilaihi raji'un. Sebagai syahada kita doakan semoga menjadi penghuni surga, Aamin," tulisnya.

MUI mengutuk serangan Israel yang didukung oleh Amerika karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." 

MUI memahami serangan Iran ke negara teluk adalah sebuah pembalasan atas serangan Amerika dan Israel yang sasarannya adalah pangkalan militer. Menurut MUI, serangan balasan Iran ini dibenarkan dan dilindungi oleh hukum internasional. 

"Karena itu, untuk menghindari eskalasi yang lebih luas, maka Amerika dan Israel harus menghentikan serangan ke Iran karena serangan ini bertentangan dengan Pasal 2 (4) Deklarasi PBB," tulis dalam poin ketiga. 

MUI menilai serangan militer Israel dan Amerika terhadap Iran, kemudiaan telah dibalas Iran, merupakan eskalasi serius yang berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam konflik terbuka yang lebih luas. 

"Situasi ini tidak boleh dipandang sebagai insiden terpisah, melainkan bagian dari konfigurasi geopolitik yang lebih besar. Ini adalah tugas dan tanggung jawab semua negara untuk mewujudkan perdamaian agar dapat melakukan perlindungan maksimal terhadap warga sipil," katanya.

MUI menilai motif strategis di balik serangan ini patut diduga sebagai upaya sistematis melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. 

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, MUI mendorong berbagai negara untuk menjadi juru damai guna menghentikan serangan militer yang berpotensi menjadi instrumen tekanan politik guna mengamankan dominasi regional Israel atas Palestina. 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, bergabungnya Indonesia di BoP merupakan langkah taktis agar suara Indonesia dalam membela Palestina dapat didengar langsung di meja perundingan. Ia menilai, keluar dari forum justru akan membatasi ruang gerak Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan Palestina.

“Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan dan memberikan pendapat? Ini adalah cara kita memastikan perjuangan agar bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya,” tuturnya pada awal Februari 2026.

(Erha Aprili Ramadhoni)