Momentum HUT Ke-81 RI, Mahasiswa Didorong Kawal Demokrasi Lewat Kritik dan Gagasan

JAKARTA - Bulan kemerdekaan dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat kehidupan demokrasi, sekaligus ruang bagi masyarakat, khususnya mahasiswa, menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan bangsa.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Agustus 2026 bukan sekadar bulan perayaan kemerdekaan, tetapi juga momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa serta merumuskan gagasan bagi masa depan Indonesia.

Menurut Fernando, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat, termasuk mahasiswa, memiliki hak menyampaikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyuarakan berbagai persoalan yang dirasakan publik.

Namun, menurutnya, kritik akan memiliki daya dorong yang lebih kuat jika tidak berhenti pada penolakan atau aksi massa. Kritik sebaiknya disertai data, argumentasi, kajian, dan alternatif solusi.

“Mahasiswa memiliki posisi penting dalam demokrasi. Karena itu, kritik harus tetap hidup, tetapi idealnya kritik tersebut juga mampu menawarkan gagasan dan solusi,” kata Fernando.

Perbedaan pilihan politik maupun pandangan terhadap pemerintah dan kebijakan, kata dia, merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menghilangkan kesadaran bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni membangun Indonesia.

“Berbeda pendapat adalah hal biasa dalam demokrasi. Yang penting, jangan sampai perbedaan membuat kita kehilangan persatuan,” ujarnya.

Karena itu, momentum Agustus dapat diisi dengan berbagai kegiatan yang mendorong diskusi publik, kajian mahasiswa, forum kebangsaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan.

Mahasiswa Jangan Hanya Jadi Pengkritik

Fernando juga mendorong mahasiswa mengambil peran lebih besar sebagai kelompok intelektual sekaligus kekuatan moral masyarakat.

Menurutnya, lingkungan akademik memberikan mahasiswa ruang untuk menguji persoalan melalui data, teori, riset, dan argumentasi. Karena itu, mahasiswa tidak hanya dituntut menjelaskan apa yang salah, tetapi juga mampu menguraikan penyebab persoalan dan menawarkan solusinya.

“Kalau ada kebijakan yang dianggap keliru, sampaikan kritiknya. Tetapi akan lebih kuat apabila kritik tersebut disertai data dan alternatif solusi. Dengan begitu, suara mahasiswa tidak hanya terdengar, tetapi juga diperhitungkan,” katanya.

Fernando menegaskan, ajakan mengisi bulan Agustus dengan kegiatan positif bukan berarti membatasi kebebasan berpendapat.

Aksi demonstrasi, menurutnya, tetap menjadi bagian dari mekanisme demokrasi selama dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Yang perlu dibangun, kata Fernando, adalah budaya demokrasi yang semakin matang. Kritik tetap dapat disampaikan secara tajam tanpa mengabaikan etika, perbedaan pendapat tidak berubah menjadi permusuhan, dan aksi massa memiliki tujuan serta pesan yang jelas.

“Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi tetap perlu dijalankan secara bertanggung jawab,” ujarnya.

Fernando menilai makna kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui upacara, pengibaran bendera, maupun berbagai perlombaan. Kemerdekaan juga berarti kemampuan masyarakat untuk berpikir bebas, menyampaikan pendapat, mengawasi kekuasaan, sekaligus ikut mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa.

Karena itu, momentum Agustus dinilai tepat untuk mengajak masyarakat kembali merefleksikan perjalanan Indonesia selama 81 tahun merdeka.

“Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, apa yang masih harus kita perjuangkan?” kata Fernando.

Menurutnya, pertanyaan tersebut dapat menjadi bahan diskusi bersama antara mahasiswa, pemerintah, DPR, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa.

“Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa kritik. Justru demokrasi yang sehat adalah ketika kritik bisa disampaikan, didengar, diuji dengan data, kemudian menghasilkan perbaikan,” pungkasnya.
 

(Awaludin)