Jelang Sidang PBB, AS Tolak Visa Tim Komunikasi Presiden Iran

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menolak menerbitkan visa bagi sejumlah anggota delegasi Presiden Iran Masoud Pezeshkian, yang dijadwalkan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan ini.

Penolakan visa tersebut termasuk terhadap sejumlah anggota tim komunikasi Presiden Pezeshkian. Informasi itu disampaikan media pemerintah Iran pada Senin (21/9).

Kantor berita negara Iran, IRNA, menyebut penolakan tersebut sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

"Dalam langkah permusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah AS, (Presiden AS Donald) Trump telah menolak visa AS kepada anggota-anggota tertentu dari delegasi tingkat tinggi presiden, termasuk anggota tim komunikasinya," demikian laporan IRNA, dilansir dari trtwolrd, Selasa (22/9/2026).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei turut mengecam kebijakan tersebut. Dia menuding pemerintahan Trump telah "menginjak-injak hak akses informasi".

Baqaei mengaitkan persoalan itu dengan kebijakan terbaru pemerintah AS yang melarang tiga media besar Amerika memasuki Gedung Putih setelah adanya keberatan terhadap pemberitaan media-media tersebut.

Di sisi lain, AS tetap mengizinkan delegasi Iran melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Umum PBB. Namun, Washington disebut akan memberlakukan sejumlah pembatasan terhadap delegasi Iran, sebagaimana yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Salah satu pembatasan tersebut berkaitan dengan pembelian barang. Departemen Luar Negeri AS pada Kamis menyatakan delegasi Iran tidak diperbolehkan membeli barang-barang mewah maupun sejumlah barang lainnya.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang menjadi bagian dari delegasi Iran ke PBB, telah meninggalkan Iran pada Minggu malam. Araghchi dijadwalkan singgah di Qatar dalam perjalanannya.

Sementara itu, Iran mengklaim telah menyampaikan sejumlah syarat kepada AS melalui Qatar yang bertindak sebagai mediator. Syarat tersebut berkaitan dengan pembukaan kembali jalur pelayaran minyak dan gas melalui Selat Hormuz.

Selat Hormuz menjadi salah satu titik strategis dalam konflik yang berlangsung sejak perang dimulai. Iran disebut berupaya memblokir jalur tersebut sejak perang pecah.

Sebagai balasan, Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap sejumlah pelabuhan di Iran.

(Awaludin)