DPR Soroti Penyegelan 1.048 Ton Udang Impor di Jatim

Johan menilai penegakan hukum tidak semestinya mengabaikan keberlangsungan industri pengolahan maupun kepentingan ekonomi masyarakat.

Dia berharap pengawasan terhadap komoditas udang tetap mampu melindungi pembudidaya dalam negeri tanpa menimbulkan persoalan baru bagi pekerja, pelaku usaha, pemasok, dan perekonomian daerah.

"Kepentingan utama kita adalah menjaga industri pengolahan tetap berjalan sekaligus memastikan pembudidaya udang dalam negeri mendapatkan pasar dan harga yang sehat. Jadi penegakan hukum dan perlindungan ekonomi masyarakat harus berjalan bersama," tegasnya.

Sebelumnya, KKP melalui Ditjen PSDKP mengamankan total 1.048 ton udang impor di sejumlah wilayah Jawa Timur pada Selasa (22/9/2026).

KKP menyatakan masih melakukan pendalaman terkait temuan tersebut. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi ketidakpatuhan perpajakan, KKP akan berkoordinasi dengan DJP.

(Awaludin)