KMP Batumandi Terbakar, DPR Desak Evaluasi Keselamatan Pelayaran

Pengawasan tersebut dinilai semakin penting pada jalur penyeberangan strategis seperti Merak–Bakauheni, yang melayani mobilitas penumpang sekaligus distribusi logistik dalam jumlah besar. Sudjatmiko meminta pengawasan tidak sebatas pemeriksaan administratif dan inspeksi berkala, tetapi juga memastikan penerapan prosedur keselamatan di lapangan.

Selain pembenahan sistem pengawasan, Sudjatmiko menekankan pentingnya pertanggungjawaban hukum apabila investigasi menemukan pelanggaran atau kelalaian. Ia mengingatkan aturan keselamatan tidak akan efektif melindungi masyarakat apabila pelanggaran tidak ditindak secara tegas.

“Kalau ditemukan pelanggaran atau kelalaian, harus ada tindakan tegas sesuai hukum. Jangan sampai masyarakat menjadi korban, tetapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Penyelidikan harus dilakukan secara transparan agar publik mengetahui apa penyebab kejadian ini dan langkah apa yang diambil untuk mencegahnya terulang,” tuturnya.

Ia meminta penyelidikan terhadap insiden KMP Batumandi dilakukan secara menyeluruh. Selain menelusuri penyebab teknis kebakaran, pemeriksaan perlu mencakup catatan pemeliharaan kapal, kelayakan peralatan keselamatan, pelaksanaan prosedur operasional, serta kepatuhan pihak-pihak terkait terhadap ketentuan pengawasan.

Meski mendesak evaluasi menyeluruh, Sudjatmiko mengingatkan agar penentuan penyebab kebakaran dan tenggelamnya kapal tetap mengacu pada hasil investigasi resmi serta pemeriksaan teknis. Dugaan kelalaian maupun pelanggaran, menurutnya, tidak boleh disimpulkan sebelum tersedia bukti yang memadai.

Persoalan keselamatan pelayaran, lanjut Sudjatmiko, juga berkaitan dengan kondisi dan usia armada yang beroperasi. Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan audit terhadap kapal-kapal penyeberangan, terutama armada berusia tua yang memerlukan perhatian lebih dalam pemeriksaan teknis dan pemeliharaan.