"Kalau tidak diberikan pesan tegas itu memang dianggap nanti pemerintahannya lembek. Berikutnya, tentu harus bertransformasi menjadi gerakan," kata dia.
Namun demikian, dia mencatat setidaknya ada lima tantangan agenda sektor hukum ke depan. Diantaranya penindakan korupsi sektor strategis, seperti pertambangan, sektor keuangan, dan mafia hukum.
Dalam konteks ini, Oce menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dukungan politik terhadap pemberantasan korupsi.
‘’Selanjutnya reformasi kelembagaan. Pemerintah perlu menyusun paket kebijakan reformasi kelembagaan, terutama di kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan, untuk mencegah terulangnya berbagai persoalan penegak hukum.
"Saya yakin ini mungkin sudah dikerjakan oleh pemerintah, tetapi kita ingin ini menjadi alat evaluasi karena sepertinya potensi korupsi atau penyalahgunaan di sektor publik itu masih tinggi," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )