Hari Pahlawan, Momentum Polri dan Kejagung Bersatu Berantas Oligarki

Selain itu, Rasminto menyoroti persoalan tata kelola migas yang menyeret pengusaha Muhammad Riza Chalid. Dia mengingatkan bahwa Kejagung telah menetapkan Riza Chalid bersama enam orang lainnya sebagai tersangka pada 9 April 2026.

Sebelumnya, Red Notice Interpol atas namanya diterbitkan pada 23 Januari 2026 dan diumumkan Polri pada 1 Februari 2026. Keberadaan buronan di luar negeri tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk kehilangan daya penegakan hukum.

Polri dan Kejagung perlu memperkuat koordinasi internasional, penelusuran aset, pengungkapan jaringan bisnis, serta proses hukum terhadap seluruh pihak yang terbukti terlibat.

"Perkara migas ini menyangkut kepentingan strategis negara. Ketahanan energi nasional tidak boleh dikorbankan oleh praktik korupsi dan kepentingan bisnis yang melawan hukum,”ujarnya.

“Pengejaran Riza Chalid harus terus menjadi prioritas, termasuk membongkar jaringan dan aliran keuntungan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Jangan hanya mengejar orangnya, tetapi juga harus menelusuri aset dan seluruh konstruksi kejahatannya," tegasnya.

Dia menambahkan, semangat Hari Pahlawan juga harus menjadi momentum memperkuat solidaritas masyarakat dalam mengawal penegakan hukum. Dukungan publik diperlukan agar aparat memiliki legitimasi sosial yang kuat, sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi.

"Para pahlawan telah mewariskan kemerdekaan kepada kita. Tugas generasi sekarang adalah menjaga kemerdekaan itu dengan persatuan, keadilan, dan keberanian melawan segala bentuk kejahatan,”ujarnya.

“Rakyat Indonesia akan semakin percaya apabila negara benar-benar hadir dan tidak membiarkan siapa pun kebal hukum. Rakyat sangat yakin ketika Polri dan Kejagung bersatu akan dapat tegakkan hukum, selamatkan kekayaan bangsa, dan mewujudkan Indonesia yang adil serta sejahtera," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )