Hari Pahlawan, Momentum Polri dan Kejagung Bersatu Berantas Oligarki

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari berbagai daerah dalam sebuah upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Penganugerahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TK/Tahun 2026 tanggal 6 November 2026, sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Di sisi lain, momentum peringatan Hari Pahlawan juga harus menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan para pendiri bangsa tidak boleh berhenti sebagai seremoni dan penghormatan sejarah.

“Nilai kepahlawanan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dengan memperkuat persatuan seluruh elemen bangsa dalam melawan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan berbagai kejahatan ekonomi yang merugikan kepentingan rakyat,” ujar Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, kepada Okezone, Selasa (10/11/2026).

Pakar Geopolitik ini menegaskan, bahwa salah satu bentuk nyata semangat kepahlawanan pada masa sekarang adalah keberanian membangun persatuan dan kolaborasi dalam menegakkan hukum.

Oleh karena itu, dia mendorong Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatukan kekuatan menghadapi berbagai perkara besar yang belum tuntas dan membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh.

"Momentum Hari Pahlawan harus kita maknai lebih dalam. Para pahlawan dahulu berjuang dengan persatuan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, semangat yang sama harus kita buktikan melalui persatuan dalam menjaga negara, memberantas korupsi, melawan kejahatan ekonomi, dan memastikan kekayaan bangsa tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir orang," ujar Rasminto.

Menurutnya, tantangan kejahatan saat ini semakin kompleks, mulai dari korupsi, pencucian uang, manipulasi perdagangan internasional, kejahatan sumber daya alam, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan jaringan dengan kekuatan ekonomi dan pengaruh besar di lembaga hukum.

"Semangat kepahlawanan harus dibuktikan dengan persatuan, bukan berjalan sendiri-sendiri. Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung harus bersatu padu. Negara harus hadir dengan kekuatan hukum yang profesional, berani, dan tidak pandang bulu siapapun pelakunya termasuk kasus penyadapan yang berpotensi makar," tegasnya.

Rasminto menyebut sedikitnya terdapat sejumlah pekerjaan rumah besar penegakan hukum nasional yang membutuhkan perhatian serius.

"Salah satunya adalah praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya yang berpotensi menggerus penerimaan negara, pajak, devisa, dan royalti komoditas strategis,"jelasnya.

Selain itu, Rasminto menyoroti persoalan tata kelola migas yang menyeret pengusaha Muhammad Riza Chalid. Dia mengingatkan bahwa Kejagung telah menetapkan Riza Chalid bersama enam orang lainnya sebagai tersangka pada 9 April 2026.

Sebelumnya, Red Notice Interpol atas namanya diterbitkan pada 23 Januari 2026 dan diumumkan Polri pada 1 Februari 2026. Keberadaan buronan di luar negeri tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk kehilangan daya penegakan hukum.

Polri dan Kejagung perlu memperkuat koordinasi internasional, penelusuran aset, pengungkapan jaringan bisnis, serta proses hukum terhadap seluruh pihak yang terbukti terlibat.

"Perkara migas ini menyangkut kepentingan strategis negara. Ketahanan energi nasional tidak boleh dikorbankan oleh praktik korupsi dan kepentingan bisnis yang melawan hukum,”ujarnya.

“Pengejaran Riza Chalid harus terus menjadi prioritas, termasuk membongkar jaringan dan aliran keuntungan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Jangan hanya mengejar orangnya, tetapi juga harus menelusuri aset dan seluruh konstruksi kejahatannya," tegasnya.

Dia menambahkan, semangat Hari Pahlawan juga harus menjadi momentum memperkuat solidaritas masyarakat dalam mengawal penegakan hukum. Dukungan publik diperlukan agar aparat memiliki legitimasi sosial yang kuat, sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi.

"Para pahlawan telah mewariskan kemerdekaan kepada kita. Tugas generasi sekarang adalah menjaga kemerdekaan itu dengan persatuan, keadilan, dan keberanian melawan segala bentuk kejahatan,”ujarnya.

“Rakyat Indonesia akan semakin percaya apabila negara benar-benar hadir dan tidak membiarkan siapa pun kebal hukum. Rakyat sangat yakin ketika Polri dan Kejagung bersatu akan dapat tegakkan hukum, selamatkan kekayaan bangsa, dan mewujudkan Indonesia yang adil serta sejahtera," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )