Pimpinan DPR Terima Pengusul HMP Pemakzulan Gibran, Perwakilan Seluruh Fraksi Hadir

JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima anggota DPR pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan dari seluruh fraksi di DPR RI.

Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam rapat tersebut, Saan menjelaskan bahwa anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Hak menyatakan pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang MD3, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak lagi memenuhi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden," kata Saan saat memimpin rapat.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, usulan hak menyatakan pendapat disampaikan oleh para pengusul kepada pimpinan DPR RI.

Saan juga menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang MD3, usulan tersebut harus disertai dokumen yang memuat materi dan alasan pengajuan hak menyatakan pendapat, termasuk hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan mempersilakan kepada para pengusul untuk dapat menyampaikan usulannya. Saya akan mulai dari sesuai urutan partai ya yang ada di DPR," pungkas Saan.

(Awaludin)