Skandal Penyadapan Presiden Bukan Persoalan Biasa, Menyangkut Kedaulatan dan Kehormatan Negara!

JAKARTA - Tim khusus Polri mendalami dugaan tindak pidana makar, terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain Listyo, Polri juga menetapkan tiga jenderal.

Pengusutan perkara pokok penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik terus berproses di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

“Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Saya tahu kawan-kawan ingin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja,” kata kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, dikutip, Rabu (11/11/2026).

Persoalan tersebut tidak boleh direduksi menjadi sekadar isu politik, konflik antarkelompok, ataupun persoalan komunikasi personal, karena menyangkut kehormatan kepala negara, keamanan nasional, serta kewibawaan institusi negara.

"Presiden adalah pemegang mandat rakyat berdasarkan konstitusi. Karena itu, dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak bisa diperlakukan sebagai persoalan biasa. Ini menyangkut keamanan kepala negara, kerahasiaan komunikasi strategis pemerintahan, kedaulatan negara, dan kehormatan bangsa Indonesia," ujarnya.

Dia menjelaskan, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Pasal 10 menegaskan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Presiden memiliki dimensi konstitusional dan strategis yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pertahanan negara.

"Oleh sebab itu, apabila dugaan penyadapan dilakukan secara ilegal, terencana, dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap informasi strategis negara, maka persoalannya harus ditelusuri secara serius,"tegasnya.

Komunikasi Presiden kata dia, dapat memuat informasi strategis mengenai pertahanan, diplomasi, keamanan, kebijakan ekonomi, dan arah penyelenggaraan pemerintahan.

“Jika informasi tersebut diakses secara ilegal, dampaknya bisa melampaui kepentingan politik domestik," ujarnya.

Arwani juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

"Karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan penyadapan harus diuji berdasarkan hukum, termasuk legalitas kewenangan, tujuan, prosedur, dan pertanggungjawabannya,"jelasnya.

Arwani mengatakan, apabila penyelidikan menemukan adanya keterlibatan jaringan yang terorganisasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan yang secara nyata ditujukan untuk menghalangi dan menggagalkan penyelenggaraan pemerintahan yang sah, maka aparat penegak hukum harus menguji kemungkinan adanya tindak pidana yang relevan berdasarkan unsur-unsur hukum yang berlaku.

"Persoalan ini harus diletakkan dalam kerangka menjaga negara, bukan melindungi kepentingan kelompok tertentu. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan istimewa," tegasnya.

Sebagai bagian dari keluarga besar Resimen Mahasiswa Indonesia yang memiliki komitmen terhadap bela negara, Arwani menegaskan bahwa semangat kebangsaan harus diwujudkan melalui kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan prinsip negara hukum.

"Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Kita boleh berbeda pilihan politik, berbeda pandangan, bahkan berbeda kepentingan, tetapi ketika menyangkut kedaulatan, keamanan, dan kehormatan negara, seluruh elemen bangsa harus memiliki sikap yang sama: menjaga Indonesia dan memastikan konstitusi tetap tegak," tutupnya.

(Fahmi Firdaus )