Eks Kepala BAIS TNI: BIN Harus Dilibatkan Usut Penyadapan Ilegal Listyo Sigit Cs
JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Soleman B. Ponto, menegaskan penanganan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tidak cukup ditangani institusi kepolisian melalui ranah hukum pidana biasa.
Demikian disampaikan Soleman Ponto dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, Selasa (10/11/2026) malam.
Dia juga mendesak adanya pelibatan penuh dari unsur intelijen pertahanan, khususnya BAIS TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurut Ponto, kasus ini memiliki bobot yang jauh melampaui tindak pidana konvensional karena menyeret figur pimpinan tertinggi negara dan institusi penegak hukum.
Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bergeser dari sekadar "pelanggaran hukum" menjadi "ancaman terhadap pertahanan dan kedaulatan negara."
"Bagi kita intelijen merasa, wah, kalau cuma hukum, ya tidak adil. Karena mencari data itu pasti ada data lain yang yang dicari. Ini siapa yang menyuruh, dan yang kenapa kok presiden, apa yang dicari, terus yang melaksanakan itu siapa yang menyuruh," kata dia.
