Usut Dugaan Kekerasan Demo 10 November, UGM Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta

YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil langkah untuk mengusut dugaan kekerasan dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Kampus tersebut akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama sejumlah perguruan tinggi lainnya.

Tim ini dibentuk untuk menelusuri secara menyeluruh rangkaian peristiwa dalam aksi demonstrasi, termasuk dugaan kekerasan yang terjadi selama proses pengamanan oleh aparat.

TGPF nantinya akan menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat terdampak, serta mengumpulkan dokumentasi dan bukti terkait peristiwa tersebut.

"Proses pencarian fakta perlu dilakukan secara independen, objektif, terbuka, dan berbasis bukti," ujar Ova, Jumat (13/11/2026).

Sementara itu, Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito, mengatakan pembentukan TGPF merupakan bagian dari tanggung jawab universitas dalam melindungi sivitas akademika, terutama mahasiswa.

Menurut Arie, informasi mengenai peristiwa yang dialami mahasiswa harus ditelusuri dan diklarifikasi melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penanganan kasus tidak didasarkan pada spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.

"Sikap ilmiah itu penting karena setiap keputusan, termasuk keputusan negara, harus berdasarkan data," jelasnya.

Arie juga menegaskan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menjaga kebebasan dan hak warga negara, terutama ketika terjadi situasi yang berpotensi menempatkan masyarakat sipil sebagai korban.

Meski tetap menghormati institusi hukum, aparat, dan pemerintah, UGM menilai perlindungan terhadap warga kampus serta kebebasan demokrasi harus tetap menjadi perhatian.

"Kita punya koridor yang juga harus kita jaga bersama, yaitu memastikan hak-hak warga sipil dan kebebasan demokrasi tetap terlindungi," ujarnya.

Sebelumnya, UGM memastikan tujuh mahasiswa yang diamankan aparat kepolisian saat aksi penyampaian aspirasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 telah dipulangkan.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Rektor UGM Ova Emilia bersama jajaran pimpinan universitas mendatangi Polda DIY pada Rabu (11/11/2026) sore untuk berkoordinasi dan mengupayakan pembebasan mahasiswa.

Tujuh mahasiswa tersebut terdiri dari enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) serta satu mahasiswa Fakultas Kehutanan.

Sementara itu, seorang mahasiswa Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka yang dialaminya.

Dekan FISIPOL UGM, Gabriel Lele, mengatakan enam mahasiswa FISIPOL yang telah dipulangkan diarahkan menjalani pemeriksaan visum di Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan mahasiswa sekaligus menelusuri dugaan kekerasan yang mungkin mereka alami selama peristiwa berlangsung.

"Kami ingin memastikan kebenaran informasi yang beredar. Karena itu, setelah keluar dari Polda, mahasiswa kami arahkan ke Rumah Sakit Akademik untuk menjalani visum dan pagi ini kami masih menunggu hasilnya," paparnya.

Ova menambahkan, universitas akan memastikan seluruh mahasiswa terdampak mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan. Pendampingan tersebut mencakup bantuan hukum, perawatan medis, hingga pemulihan kondisi fisik dan psikologis.

Dia juga menegaskan kritik dan penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dihormati.

"Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kemampuan untuk mendengarkan dan merespons kritik merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri," ungkapnya.

(Awaludin)