JAKARTA - Bareskrim Polri masih belum angkat bicara mengenai penetapan tersangka dalam kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, polisi masih terus melakukan penyidikan, di antaranya dengan melakukan penggeledahan rumah di Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan penggeledahan berlangsung di lima lokasi berbeda. Sebanyak empat lokasi berada di Bogor, sementara satu lokasi lainnya terletak di Tangerang.
”Penggeledahan ini menjadi rangkaian daripada tindakan penyidikan terkait dengan (dugaan) tindak pidana makar,” kata Susatyo, Sabtu (21/11/2026).
”Di sini adalah salah satu posko ya, yang menjadi dugaan permufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan. Sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna,” ujar Susatyo.
Dari rumah tersebut, polisi mengamankan beberapa dokumen, spanduk, dan barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan permulaan perbuatan makar. Susatyo menyebut temuan itu bersesuaian dengan salah satu pasal yang digunakan polisi dalam penyidikan kasus tersebut.
”Jadi, sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu siber dan lain-lain,” ucap Susatyo.
Ia menyebut, sejauh ini sudah ada empat posko yang diduga saling terkait dengan tindak pidana makar tersebut.
”Penggeledahan selain di daerah Jakarta, Bogor, juga Tangerang, kami menemukan berbagai aktivitas. Itu ada sekitar empat posko. Nanti lengkapnya akan kami sampaikan,” tambah Susatyo.
Selain dokumen dan spanduk yang diamankan dari rumah di Bogor, Bareskrim Polri juga mengamankan perangkat elektronik dari lokasi lain. Menurut Susatyo, perangkat elektronik tersebut kini sudah disita polisi. Seluruh barang bukti dikumpulkan untuk mengungkap kasus tersebut secara terang-benderang.
”Untuk perangkat elektronik ada di tempat lain yang kami lakukan penyitaan, tetapi bukti-bukti dokumen kami temukan di tempat ini dan akan kami lengkapi pada saat nanti kami melaksanakan ekspos dengan pihak Kejaksaan,” ujarnya.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026. Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.
(Arief Setyadi )