Data Desil Dikeluhkan, Legislator Perindo Dorong Pembenahan Penerima Bansos di Bengkalis

Tim Okezone, Jurnalis
Sabtu 21 November 2026 14:54 WIB
Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Dapot Hutagalung (Foto: Dok)
Share :

BENGKALIS – Ketepatan penyaluran bantuan sosial tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada keakuratan data masyarakat yang menjadi dasar penentuan penerima. Persoalan inilah yang mengemuka ketika warga di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menyampaikan aspirasi terkait ketidaksesuaian data desil.

Keluhan tersebut menjadi salah satu aspirasi dominan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Dapot Hutagalung, selama tiga hari, yakni 18–20 November 2026. Reses berlangsung di delapan titik yang tersebar di Kelurahan Air Jamban, Talang Mandi, Gajah Sakti, dan Duri Barat.

Ketidaksesuaian ini memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan penentuan penerima bantuan sosial. Sebab, data desil menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat yang berhak memperoleh bantuan sesuai kriteria.

Merespons keluhan, Dapot memahami bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat. Kondisi ini juga perlu dilihat dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah pusat.

"Kami tentu berharap berbagai aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara bertahap. Namun, dengan kondisi anggaran yang ada saat ini, diperlukan penyesuaian skala prioritas agar program-program yang paling dibutuhkan masyarakat tetap dapat diperjuangkan," kata Dapot dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Meski demikian, persoalan ketepatan data sosial tetap menjadi perhatian. Dapot menjelaskan bahwa ketidaksesuaian data desil dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi masyarakat yang belum tercermin dalam pembaruan data.

"Terkait data Desil yang belum sesuai, salah satu penyebabnya bisa jadi karena informasi yang dimiliki belum diperbarui mengikuti kondisi terkini. Karena itu, kami mendorong instansi berwenang untuk terus melakukan pemutakhiran data, dan masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan online yang tersedia untuk memperbarui data secara mandiri," ujar politisi Partai Perindo ini.

Karena itu, pembenahan data membutuhkan keterlibatan instansi berwenang sekaligus partisipasi masyarakat. Warga didorong untuk memastikan data sosial keluarganya sesuai dengan keadaan terkini agar informasi yang digunakan pemerintah tidak berbeda dengan kondisi sebenarnya.

Dapot berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Pembaruan data menjadi langkah penting agar keterbatasan anggaran tidak semakin memperbesar persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial.

"Saya berharap aspirasi masyarakat ini dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah serta instansi terkait. Meski keterbatasan anggaran menjadi tantangan, ketepatan data bantuan sosial harus terus dibenahi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya