PDIP: Meski Bebas, Panda Belum Bisa Bertugas di DPR

Tegar Arief Fadly, Okezone · Jum'at 01 Juni 2012 15:40 WIB
https: img.okezone.com content 2012 06 01 339 639772 o1USA63Pnf.jpg Panda Nababan (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Terpidana suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004, Panda Nababan, sudah bisa menghirup udara bebas. Dia telah menerima pembebasan bersyarat sejak beberapa pekan lalu.

 

Kendati demikian, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani, menegaskan Panda belum bisa kembali ke parlemen sebagai anggota DPR. Pihaknya akan menunggu keputusan Badan Kehormatan (BK) DPR untuk memastikan status Panda, apakah masih menjabat sebagai anggota DPR atau tidak.

 

"Fraksi tunggu keputusan dari BK sesuai mekanismenya, apa keputusan DPR tentu saja fraksi akan menindaklanjuti," ungkap Puan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (1/6/2012).

 

Oleh sebab itu, bila sudah ada putusan dari BK DPR, maka fraksinya akan memberikan keputusan terhadap Panda. "Kemudian akan berikan putusan itu kepada partai. Fraksi kan hanya alat dari partai. Yang putuskan partai," pungkasnya.

 

Pengacara Panda Nababan, Juniver Girsang, mengatakan kliennya telah menerima pembebasan bersyarat, sehingga bisa keluar dari Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, sejak tiga pekan lalu.

 

Panda bisa mendapat pembebasan bersyarat karena telah menjalani dua per tiga masa tahanan dari hukuman 17 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pembebasan tersebut, kata Juniver, memang menjadi hak Panda.

 

"Panda sudah penuhi syarat. Bebas bersyarat Panda malah harusnya diterima Desember 2011. Tapi dia tidak gunakan karena sedang Kasasi. Atas usul teman-teman untuk mengajukan pembebasan bersyarat," ujarnya.

 

Panda divonis hukuman 17 bulan dan denda sebesar Rp150 juta subsidair 3 bulan oleh Pengadilan Tipikor pada Rabu 22 Juni 2011. Dia dinilai bersalah menerima suap cek pelawat di pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom, periode 2004-2009. Politisi PDI Perjuangan ini dianggap melanggar pasal 11 UU tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

 

Namun, Juniver mengatakan, Panda belum bisa menerima vonis bersalahnya. Panda pun berencana mengajukan Peninjauan Kembali atau PK terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung. "Kami sedang persiapkan materi untuk siapkan PK. Makanya Panda itu ajukan pembebasan bersyarat supaya bebas. Kalau di LP dia enggak bebas," tandasnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini