Share

Merasa Dizalimi, Koruptor Gugat UU Tipikor ke MK

Dina Kusumaningrum, Okezone · Kamis 07 Juni 2012 14:44 WIB
https: img.okezone.com content 2012 06 07 339 643153 QRbOsd4smW.jpg Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

 

Gugatan uji materi ini dimohonkan oleh Herlina Koibur yang berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung dengan putusan nomor : 2526 K/Pid.Sus/2010. Pemohon dalam petitum-nya meminta MK agar UU itu berlaku bersyarat atau kondisionalik konstitusional.

 

"Kami selaku pemohon tetap pada permohonan kami, yang kami persoalkan bukan masalah implementasi, tapi berkenaan dengan frase yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan itu yang jadi persoalan, karena ketentuan di pasal 2 ayat 1 bahwa seseorang apabila terbukti bersalah maka dihukum dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara," kata Habel Rumbiak kuasa hukum pemohon usai sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2012).

 

Saat ini Herlina divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subdisider 2 bulan kurungan berdasarkan putusan majelis Pengadilan Negeri Biak tanggal 17 Maret 2010. Namun, Majelis Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura kemudian menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yakni 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

 

Menurut Habel, ketentuan hukuman empat tahun penjara yang dijatuhkan oleh Herlina tidak proporsional lantaran tidak sejalan dengan kualitas dan porsi perbuatan seseorang.

 

"Jadi bukan soal implementasinya. Sebenarnya pemohon tidak keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan, asalkan sesuai proporsi dan peran perbuatan terdakwa dalam kasus itu. Hal ini jelas melanggar hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,"katanya.

 

"Apabila seseorang hanya korban dari aturan atau korban bawahan, yah proporsi hukumannya harus diberikan hukuman yang wajar, itulah sebabnya kita persoalkan kenapa hakim dipasung dengan ketentuan yang dimana mau tidak mau meghukum seseorang tanpa melihat kualitas perbuatan seseorang,” kata dia.

 

Dalam sidang perkara kali ini pemohon tidak mendatangkan saksi maupun ahli karena sudah ada bukti tertulis. "Kami merasa cukup jelas, jadi tidak perlu mengajukan saksi atau ahli, bukti tertulis telah kami ajukan. Yang pasti kami berharap ini dikabulkan sehingga ada keadilan bagi pemohon. Kalupun itu tidak dikabulkan yang paling penting kami telah berupaya," tandasnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini