Jokowi Lebih Lemah Lawan Koruptor Dibanding SBY
"Tapi yang jelas bila usul ini lolos maka jelas Jokowi lemah terhadap korupsi," tegasnya.
Adapun target dari wacana yang digulirkan ini, sambung Hendri, patut diduga karena ingin menolong para koruptor yang berasal dari partai politik supaya bisa cepat keluar dari dinginnya tembok penjara.
"Patut diduga targetnya supaya koruptor asal parpol bisa cepat keluar," terangnya.
Diketahui, pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, dan narkoba, diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012. PP ini diterbitkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun muncul wacana revisi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilontarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dengan dalih adanya diskriminatif.
(Arief Setyadi )
