MAKASSAR - Aksi penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan sekitar 100 mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan Urip Sumoharjo, berlangsung ricuh.
Kericuhan dipicu oleh bersikerasnya dua anggota DPRD Sulsel menolak ikut menyatakan tolak kenaikan harga BBM. Mereka adalah Syamsuddin Carlo dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Abdullah Tappareng dari Fraksi PDIP.
Kemarahan massa kemudian mereda meski tetap berusaha masuk ke gedung DPRD Sulsel namun dihalang oleh petugas kepolisian yang dipimpin Kapolsek Panakkukang, Kompol Tri Hambodo.
Ratusan mahasiswa terus terus berteriak namun dua anggota dewan itu tetap bertahan dengan memberikan penjelasan ke mahasiswa jika kebijakan kenaikan harga BBM bukan domain mereka, melainkan DPR RI.
Kecewa dengan sikap dua legislator tersebut, ratusan mahasiswa kemudian bergeser ke kantor Pertamina Marketing Operation Region VII di Jalan Garuda, Makassar. Massa ditemui oleh Junior Costumer Relation, Ibnu Adiwena dan Retail Fuel Manager I, Umar Chotib.
"Pertamina yang punya wewenang untuk menjelaskan kenapa sampai harga BBM dinaikkan. Pertamina juga yang punya wilayah dalam menjelaskan proses penjualan Mihas," kata Suwarno, koordinator aksi.