Meski demikian, Agus menegaskan pihaknya akan mengontrol penggunaan dana tersebut sesuai kewenanangan yang dimiliki DPR.
"Kita awasi dan kontrol saja, mana yang reliable atau tidak, sehingga apa yang digariskan apa yang direncanakan bisa tercapai," tutupnya.
Sebelumnya, Koordinator advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi, mengecam rencana pengandaan tidak wajar oleh DPR dengan nilai Rp220 miliar. Apung menyebut, adanya potensi mark up dari paket pengadaan seperti anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harga di pasar.
Seperti pengadaan parfum mencapai Rp2 miliar, Rp600 juta dianggarkan untuk penyediaan makanan rusa dan biaya perawatan rumah dinas DPR dengan dana sebesar Rp32 miliar.
“Nama pengadaan dan anggarannya aneh-aneh. Mulai dari biaya pengadaan parfum miliaran hingga penyiaran Humas DPR," ungkap Apung di Jakarta, Senin (13/4/2015).
(Muhammad Sabarudin Rachmat (Okezone))