KJP Masih Minim Sosialisasi
JAKARTA - Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menilai masih banyak permasalahan dalam penerapan perubahan sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP) di lapangan. Masih banyak perbaikan yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk meminimalisir persoalan yang terjadi.
Ketua Fakta, Azaz Tigor Nainggolan mengatakan, perbaikan sistem ini merupakan hal yang baik. Ia mengapresiasi keinginan Pemprov DKI Jakarta yang ingin memperkecil penyimpangan penggunaan dana KJP oleh orangtua siswa penerima KJP dengan cara mengunci uang di rekening KJP.
“Sosialisasi perubahan sistem ini masih kurang. Banyak warga yang mengeluhkan penggunaan ATM. Bagi mereka, ini merupakan sesuatu yang baru," papar Tigor, Selasa (4/8/2015).
"Mereka kan selama ini belanja menggunakan uang cash. Makanya saya tidak heran jika warga kebingungan ketika mendapatkan informasi, bahwa PIN harus diaktifkan. Bahkan saya terima ada pernyataan warga, apa itu PIN?,” tambahnya.
Selanjutnya waktu pelaksanaan penggunaan dan pembelajaan KJP dibatasi dari 27 Juli 2015 hingga 3 Agustus 2015 juga memicu persoalan.
Sebab, tahun ajaran baru sekolah dimulai tanggal 27 Juli 2015. Warga keberatan dengan informasi yang berkembang yakni setelah tanggal 3 Agustus 2015 saldo ATM nol. “Informasi tersebut belum pasti. Warga keberatan karena waktunya tergesa-gesa dan mendesak,” lanjut Tigor
Ia menambahkan warga juga mengeluhkan kerja sama antara sekolah dan Bank DKI. Ketika mengetahui saldo nol, warga bertanya ke petugas Bank DKI.
Petugas bank merekomendasikan bertanya ke sekolah. Pihak sekolah, lanjut Tigor, malah kembali meminta warga untuk bertanya ke pihak bank.
“Begitu besar biaya dan waktu serta tenaga yang dikorbankan. Akan sia-sia jika tidak mendapatkan hasil yang diinginkan,” tandasnya.
(Randy Wirayudha)
