Harus Ada yang Bertanggung Jawab Atas Meninggalnya Patmi
JAKARTA - Meninggalnya Patmi (48), salah seorang peserta aksi cor kaki tolak pabrik semen pada Selasa (21/3/2017) tidak bisa diabaikan begitu saja, dan harus ada yang bertanggung jawab.
"Sekarang kan siapa yang bawa masyarakat untuk ikut aksi cor kaki tolak pabrik semen? Kemudian siapa yang punya ide mengecor kaki dengan semen dan menyuruh masyarakat melakukannya? Koordinatornya dong yang paling tanggung jawab," ujar praktisi hukum Achmad Michdan.
Terkait hal itu, Michdan meminta agar pihak kepolisian segera bertindak sesuai kewenangannya guna mengusut di balik meninggalnya salah seorang peserta unjuk rasa cor kaki tolak pabrik semen.
"Polisi berwenang melakukan tindakan penyelidikan, perlu melakukan pengusutan, apakah meninggalnya salah seorang masyarakat yang mengecor kakinya wajar atau tidak," terangnya.
Apalagi secara ilmiah, sambungnya, aksi mengecor kaki merupakan hal yang amat tidak rasional. Dengan begitu, polisi harus mengusut terkait daya tahan fisik korban hingga awal mula dilakukannya aksi cor kaki.
"Itu di luar kelaziman, kan tidak wajar. Polisi harus periksa fisik korban dan meminta keterangan peserta unjuk rasa yang lainnya bagaimana kondisi korban serta bisa terlibat aksi cor kaki," ungkap Michdan.
Sebagaimana diketahui, Patmi salah seorang peserta unjuk rasa cor kaki tolak pabrik semen, meninggal dunia pada Selasa dinihari. Patmi diduga mengalami serangan jantung mendadak dan tak tertolong dalam perjalanan dari kantor YLBHI menuju RS Sint Carolus Jakarta.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun langsung memerintahkan agar jenazah Patmi agar segera dipulangkan ke kampung halamannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di Kompleks Istana Negara.
Meninggalnya salah seorang peserta aksi cor kaki tolak pabrik semen, diimbau Michdan menjadi perhatian kepada masyarakat yang masih berunjuk rasa.
Michdan mengingatkan agar masyarakat yang terlibat dalam unjuk rasa benar-benar memahami permasalahan dan mengetahui dampak tindakan unjuk rasa dilakukan.
"Ini patut jadi perhatian semuanya. Dengan begini menunjukkan masih ada masyarakat yang sebetulnya tidak paham persoalan pabrik semen serta apa akibatnya dengan mengecor kaki. Semua perlu dipertanyakan," bebernya.
Dikatakannya, jika memang keberadaan pabrik semen yang dianggap merusak lingkungan, maka pemerintah pusat dan daerah diminta melakukan audit terhadap hal itu.
"Seperti penolakan keberadaan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), di Jawa Tengah, itu punya BUMN yang otomatis modal negara. Sudah ada 12 pakar lingkungan yang menyatakan amdalnya layak, jadi bukan terjadi secara sporadis," ujarnya.
Hal positif lainnya, juga perlu menjadi pertimbangan dengan hadirnya Semen Rembang, seperti aspek peningkatan ekonomi untuk masyarakat sekitarnya. Dia mengungkapkan, sudah banyak masyarakat di sekitar areal pabrik Semen Rembang yang terbantu pendapatan ekonominya.
(Angkasa Yudhistira)
