Image

Hadiri Sidang Majelis Umum PBB, Wapres Jusuf Kalla Kampanyekan Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan

Rufki Ade Vinanda, Jurnalis · Kamis, 14 September 2017 - 18:07 WIB
Wakil Presiden, Jusuf Kalla. (Foto: Okezone) Wakil Presiden, Jusuf Kalla. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dalam agenda Sidang Umum PBB pekan depan Wapres Jusuf Kalla akan memimpin delegasi Indonesia. Selain menyampaikan pendapat terkait isu internasional, Indonesia juga mengusung satu misi khusus.

Pertemuan utama sidang umum majelis PBB rencananya akan diselenggarakan pada 21 September. Beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia dalam sidang ke-72 kali ini yaitu terkait perdamaian dan keamanan internasional; pembangunan keberlanjutan, kemajuan hak asasi manusia (HAM) dan mengenai reformasi PBB.

Pada sidang tahun ini, Indonesia juga akan kembali mengampanyekan pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Sidang yang dihadiri 193 negara anggota PBB tersebut dianggap sebagai momen tepat bagi Indonesia untuk berkampanye guna mencapai tujuan itu.

Baca Juga: Mantap! Wapres Jusuf Kalla Akan Pimpin Delegasi Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York

"Guna mengkampanyekan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Menlu Retno menghadiri banyak pertemuan. Tahun lalu, menlu menghadiri 35 pertemuan dan kini jumlahnya sudah 2 kali lipat dalam upaya untuk kampanye kita," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arrmanartha Nasir, dalam press briefing rutin Kemlu, Kamis (14/9/2017).

Tata menambahkan, dalam upaya kampanye tersebut, Indonesia memiliki beberapa prioritas jika menjadi berhasil anggota tidak tetap DK PBB. Prioritas tersebut yaitu, pertama, Indonesia akan ikut berkontribusi menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas tingkat global berbekal dengan pengalaman Indonesia di kawasan.

Prioritas kedua yaitu Indonesia akan meningkatkan sinergi antara keamanan dan pembangunan berkelanjutan. "Di sini, Indonesia ingin memastikan bahwa keamanan dan stabilitas dapat mendukung implementasi dari agenda pembangunan khususnya di kawasan Afrika," jelas Tata.

Prioritas ketiga yakni mengenai kerjasama global terkait masalah terorisme, radikalisme dan ekstremisme. Indonesia akan mendorong kerjasama mengatasi akar masalah munculnya ketiga isu tersebut.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming