Image

6 Kecamatan Minta Berpisah dari Kabupaten Kukar, Apa Alasannya?

Bambang Ir, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2017, 16:41 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 10 13 340 1794861 6-kecamatan-minta-berpisah-dari-kabupaten-kukar-apa-alasannya-JDlz2YOwoW.jpg Perwakilan warga dari 6 kecamatan yang ingin pisah dari Kabupaten Kutai Kertanegara. Foto Okezone/Bambang Irawan

KUTAI KARTANEGARA – Warga dari enam kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menuntut terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) kabupaten Kutai Tengah yang meliputi Kecamatan Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Muara Wis dan Muara Muntai.

“Rabu kemarin, kami sudah ke DPRD untuk membicarakan wacana pembentukan Kutai Tengah, demi kesejahteraan warga di enam kecamatan," kata Ketua Tim Pemekaran Kutai Tengah, Asnan Hefni, Jumat (13/10/2017).

Hasil pertemuan dengan DPRD, tim pemekaran diminta untuk segera melengkapi syarat administrasi untuk pemekaran. "Ada syarat yang belum dilengkapi, Insya Allah sebelum Desember 2017, kita sudah lengkapi syarat administrasinya," katanya.

Syarat-syarat yang sudah dipenuhi di antaranya dukungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di enam Kecamatan, studi kelayakan DOB Kutai Tengah oleh Unmul (Universitas Mulawarman), dukungan APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Kukar dan dukungan DPRD. "Jadi syarat yang kurang, tinggal dukungan 86 kepala desa di enam kecamatan dan dukungan Bupati," ungkap Asnan.

Wacana pembentukan DOB Kutai Tengah ini sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2000 silam dan pada 2003 tim pemekaran dibentuk, terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, agama dan beberapa kepala desa. Selanjutnya pada 2005, Bupati Kukar saat itu, Syaukani HR menyetujui pembentukan DOB ini. “Begitu juga DPRD pada 2008 sepakat dengan pemekaran DOB Kutai Tengah. Namun terkendala regulasi, wacana pemekaran itu mulai redup dan tidak terdengar lagi gaungnya,” katanya.

Asnan mengatakan pemekaran Kutai Tengah ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan dan memberikan kesejahteraan bagi warga di enam kecamatan yang selama ini pembangunannya relatif tertinggal dibanding kecamatan lainnya di Kukar. “Intinya kami ingin kesejahteraan. Tidak ada pemekaran di Kaltim yang tidak berhasil, contohnya Bontang, Kutai Timur hingga Kutai Barat (Kubar) bahkan di wilayah Utara seperti Malinau, Tarakan dan Nunukan juga berhasil setelah dimekarkan,” katanya.

Dari sisi persyaratan juga sudah memadai, seperti luas wilayah yang mencapai 15 ribu kilometer persegi, jumlah penduduk dan lainnya. Pemekaran ini juga akan membuat ekonomi di wilayah hulu mahakam tersebut menggeliat.

Ketua DPRD Kukar Salehuddin S.Fill mengaku sangat mendukung wacana pemekaran Kutai Tengah ini. "Apapun proses kepentingan apalagi muaranya untuk kesejahteraan warga, wajib dorong, bantu dan diperkuat. Terkait keinginan tokoh masyarakat ini, itu aspirasi warga patut diperhatikan," tegasnya.

Namun dengan perubahan regulasi atau sejak UU 23/2014 diterapkan, ada perubahan syarat administrasi yang harus dipenuhi sehingga harus dilengkapi lagi oleh tim pemekaran Kutai Tengah tersebut. "Garis besar ketentuan pemekaran DOB ada di UU 23/2014 pasal 33 sampai 38 itu harus dilengkapi. Jadi intinya DPRD sangat mensupport selama muara untuk kepentingan percepatan ekonomi, peningkatan pelayanan publik yang lebih dekat, percepatan pembangunan infrastruktur," terangnya.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini