Kasus Perubahan APBD, KPK Tetapkan Wali Kota Mojokerto sebagai Tersangka
Menurut Febri, dalam kasus ini, Masud Yunus diduga bersama dengan Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Kota Mojokerto.
"Patut diduga hadiah diberikan ke penyelenggara negara dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya," ucap Febri.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberntasan tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
(Baca juga: Usut Suap Pengalihan Anggaran, Lima Anggota DPRD Mojokerto Dipanggil KPK)
Sebelumnya diketahui, KPK resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pemulusan pengalihan anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronik Negeri Surabaya) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, tahun anggaran 2017.
