Image

Arab Saudi Kecam Pengakuan AS soal Yerusalem Ibu Kota Israel

Wikanto Arungbudoyo, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 11:25 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 07 18 1826566 arab-saudi-kecam-pengakuan-as-soal-yerusalem-ibu-kota-israel-B73iErxixs.jpg Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud (Foto: Reuters)

RIYADH – Keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel menuai kecaman. Salah satu negara yang turut mengecam Negeri Paman Sam adalah sekutu utamanya di Timur Tengah, Arab Saudi.

BACA JUGA: Pemerintah AS Resmi Umumkan Status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Kerajaan Arab Saudi mengaku sedih dengan keputusan pemerintah AS tersebut. Riyadh mengingatkan bahwa ada konsekuensi serius atas keputusan pengakuan sekaligus pemindahan Kedutaan Besar (Kedubes) AS ke Yerusalem.

“Kami mendesak agar pemerintah AS mengubah keputusan tersebut serta menanti kehendak dunia internasional,” bunyi pernyataan resmi yang dirilis Istana Kerajaan Arab Saudi, mengutip dari Reuters, Kamis (7/12/2017).

BACA JUGA: Besok, DK PBB Gelar Pertemuan Bahas Status Yerusalem

Keputusan pengakuan tersebut dinilai oleh Arab Saudi tidak adil serta sebuah langkah tidak bertanggung jawab. Bagi Arab Saudi, keputusan tersebut mewakili sikap bias terhadap hak-hak dasar warga Palestina.

Kerajaan Arab Saudi juga menganggap langkah pemerintah AS itu adalah sebuah kemunduran besar dalam upaya mempercepat proses perdamaian. Negeri Petrodollar menyayangkan bahwa AS pada akhirnya melanggar sikap netral terkait isu Yerusalem yang selama ini dipraktikkan.

BACA JUGA: Berbagai Negara Termasuk PBB Kompak Menentang Keputusan AS Terkait Status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Sebagaimana diketahui, pemerintah AS mengakui bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel. Dengan demikian, Kedutaan Besar (Kedubes) AS yang selama ini berada di Tel Aviv, akan segera dipindahkan secara bertahap ke Yerusalem.

BACA JUGA: Malaysia: Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel Tidak Mencerminkan Situasi di Lapangan

Sementara itu, pemerintah Malaysia menilai pengakuan tersebut juga melanggar hak-hak dasar warga Palestina. Tidak hanya itu, pemerintah AS dinilai melanggar hukum internasional termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB, antara lain: resolusi 252 (1968); 267 (1969); 465, 476, dan 478 (1980); dan resolusi terbaru 2334 (2016).

(war)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini