Image

Dalami Kasus Suap DPRD Malang, KPK Periksa Anggota Dewan di Madiun

Avirista Midaada, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 22:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 07 519 1827014 dalami-kasus-suap-dprd-malang-kpk-periksa-anggota-dewan-di-madiun-VagJFFg2C9.jpg Eks Ketua DPRD Malang, Arief Wicaksono (Foto: Antara)

MALANG - KPK kembali memeriksa anggota DPRD Kota Malang terkait dugaan kasus suap yang menimpa mantan Ketua DPRD Malang, M Arief Wicaksono (MAW). Pemeriksaan dilakukan di Aula Polres Madiun Kota, Kota Madiun.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan pemeriksaan Suprapto anggota Komisi C dari fraksi PDIP Kota Malang, dilakukan sebagai kapasitasnya saksi dan anggota DPRD Kota Malang.

"Pemeriksaan akan dilakukan Selasa (5/12) hingga Jum'at (8/12/2017) dari saksi - saksi MAW," ujar Febri melalui pesan singkat.

Menurutnya, pemeriksaan terkait pendalaman kasus suap penganggaran APBD Kota Malang tahun 2015. "Hari ini yang diperiksa ada satu anggota DPRD yakni Suprapto," ungkapnya.

(Baca Juga: Terseret Kasus Suap, Ketua DPRD Non-aktif Malang Dijebloskan ke Penjara KPK)

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim saat dikonfirmasi Okezone menyatakan tak tahu menahu terkait materi pemeriksaan.

"Saya hanya dapat kabar ada pemeriksaan di Madiun dari anggota," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Ketua DPRD Kota Malang, M. Arief Wicaksono sebagai tersangka kasus suap. ‎Arief ditetapkan tersangka atas dua kasus dugaan suap yang berbeda di lingkungan pemerintahan Kota Malang, Jawa Timur.

Dalam hal ini, Arief diduga menerima suap sebesar Rp700 juta dari Kadis PUPPB, Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono. Suap tersebut diberikan Jarot untuk memuluskan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Malang. Dia pun telah ditetapkan tersangka.

Bukan hanya itu, Arief juga diduga menerima suap dari Komisaris PT ENK, Hendrawan Maruszaman, sebesar Rp250 juta. Uang suap tersebut berkaitan dengan penganggaran kembali proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang tahun anggaran 2016 pada 2015.

Atas perbuatannya, Arief yang diduga sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Sementara Jarot dan Hendrawan yang diduga sebagai pihak pemberi ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini