Konflik Rohingya, Tragedi Kemanusiaan yang Jadi Sorotan Dunia Sepanjang 2017

Aksi Indonesia Bela Rohingya

^{Foto: Twitter Kemlu RI}

Seperti kepala negara lainnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengecam perbuatan yang dilakukan oleh Tentara Myanmar tersebut. Bahkan Presiden Jokowi memerintahkan langsung kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi agar membantu menyelesaikan konflik berkelanjutan itu.

“Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Myanmar (Rohingya). Perlu sebuah aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Minggu 3 September.

“Saya tugaskan Menlu untuk menjalin komunikasi. Pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan,” tambahnya.

Tak hanya sekadar mengecam, Pemerintah Indonesia juga membantu etnis Rohingya dengan membangun rumah sakit di Naypyidaw, Myanmar. Pelaksanaan pembangunan rumah sakit sepenuhnya dilakukan oleh kontraktor dan pekerja di Myanmar. Pekerja tersebut terdiri dari orang Rakhine dan Muslim. Diharapkan proses pembaruan melalui kegiatan ekonomi ini akan membantu proses rekonsiliasi ketegangan antar-komunal yang berada di Rakhine State.

Salah satu organisasi nirlaba profesional di Indonesia yang bekerja untuk penanggulangan bencana mulai fase darurat sampai dengan fase pemulihan pascabencana, Aksi Cepat Tanggap (ACT), bahkan berencana membangun 1.000 shelter untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh. Sebelumnya, ACT telah mengirimkan bantuan berupa bahan pangan, baju, dan tenda.

BACA JUGA: Indonesia Selangkah Lebih Maju Bantu Selesaikan Krisis Rakhine

Selain itu, Menlu Retno juga menawarkan ‘Formula 4+1’ untuk menyelesaikan konflik tersebut. Isi dari formula 4+1 yaitu; mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.