Bawaslu Minta ASN, TNI/Polri Netral karena Banyak yang Maju di Pilkada Serentak
Poin- poin yang digodok dalam Perbawaslu tersebut diantaranya syarat-syarat dasar jika ada perwira yang ingin mencalonkan diri harus mengundurkan diri sejak kapan.
(Baca juga: Jelang Pemilu, Mendagri Minta Polisi dan Bawaslu Awasi Kampanye Hoax di Medsos)
"Ya perdefinisi ASN itu harus bagaimana, tentara/polri kalau harus mundur itu perkapan ? nah itu tentu kita harus komunikasikan dengan pihak yang selama ini yakni eksekutor kalau ada ketidaknetralan. Misalnya begitu ada tentara maju kan ada waktu jeda gitu ya, dia mengajukan mundur, kita pengen ada komitmen misal dari panglima untuk mempercepat proses SK itu (pengunduran diri)," ungkapnya.
Afif mengaku, dalam pembahasan Perbawaslu ini sudah dilakukan pertemuan beberapa kali dengan pihak-pihak terkait. Hanya saja dirinya belum bisa membeberkan perihal tersebut.
"Udah. udah beberapa kali pertemuan dan tinggal nanti, (masih dalam bentuk draf) tinggal dibawa, kita aduh ketemu panglima tapi belum dalam forum yang resmi. tapi udah ketemu, tadi pun kami sudah ttd surat dari beberapa instansi, termasuk salah satunya soal netralitas ini. Misal kementerian terkait misalnya Kemenristekdikti, Kemenpanrb terkait dengan netralitas ASN," tutupnya.
(Ulung Tranggana)
