JENEWA – Belasan negara telah setuju untuk mempercepat pembayaran kontribusi tahunannya kepada lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina (UNRWA) untuk menutup kekurangan yang disebabkan oleh pemotongan sebagian pendanaan dari Amerika Serikat (AS). UNRWA adalah badan PBB yang mengelola sekolah dan klinik untuk 5,3 juta orang Palestina di Timur Tengah, termasuk di Gaza dan Tepi Barat.
BACA JUGA: AS Bekukan Dana Bantuan bagi Pengungsi Palestina
Bulan ini Washington menyatakan akan menahan dana sebesar USD65 juta dari USD125 juta yang telah direncanakan dikirim untuk UNRWA. Tindakan Pemerintah AS itu dihubungkan dengan resolusi Majelis Umum PBB yang menolak keputusan AS untuk Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Sangat jelas bahwa keputusan AS tidak terkait dengan kinerja kami,” kata Kepala UNRWA, Pierre Kraehenbuehl sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (31/1/2018).
"Keputusan ini pasti merupakan bagian dari perdebatan yang terjadi di sekitar Yerusalem, pemungutan suara terkait Yerusalem di Majelis Umum. Dan saya hanya mencatat di sini lagi bahwa dana kemanusiaan harus dipertahankan agar tidak diikat dengan pertimbangan politis," lanjutnya.
Keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah menimbulkan kemarahan dan kecaman dari seluruh dunia. Pada 22 Desember 2017, lebih dari 120 negara menentang Trump mengambil suara mengesahkan sebuah resolusi Majelis Umum PBB yang mendesak AS untuk menarik pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibukota Israel.
“Sebelas negara telah sepakat untuk memajukan donasi mereka untuk membiayai program UNRWA dalam beberapa bulan mendatang,” kata Kraehenbuehl. Dia menambahkan bahwa ada rasa saling membantu terkait masalah ini.