Share

Disebut "Biang Kerok" Tercemarnya Sungai Citarum, Ribuan Pembudidaya Ikan Demo

Mulyana, Okezone · Selasa 06 Maret 2018 16:14 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 06 525 1868654 disebut-biang-kerok-tercemarnya-sungai-citarum-ribuan-pembudidaya-ikan-demo-nBHtLXi8RM.jpg

PURWAKARTA - Pembudidaya ikan keramba jaring apung (KJA) yang ada di perairan Waduk Ir Djuanda (Jatiluhur) resah. Menyusul, adanya rencana pemerintah untuk melakukan penertiban kolam-kolam mereka.

Penertiban ini, sepertinya bakal terealisasi. Apalagi, beberapa waktu lalu Pemkab Purwakarta telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Satpol PP dan beberapa unsur lainnya.

Di tambah, beberapa waktu lalu Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Doni Munardo sempat memaparkan soal kondisi Sungai Citarum yang menjadi penyuplai air ke waduk buatan itu telah tercemar berat.

Dampaknya, saat ini, baik itu ikan yang hidup di alam liar maupun yang dibudidayakan di KJA sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi.

Mendengar kabar tersebut, ternyata mereka pun tak tinggal diam. Selasa (6/3/2018) siang, sekitar seribuan petani KJA menggeruduk kantor pengelola waduk, yang dalam hal ini Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Tujuan mereka tak lain ingin mengetahui lebih jelas soal penertiban ini.

(Baca Juga: Pangdam III Siliwangi Sebut Ikan di Waduk Kaskade Tak Layak Dikonsumsi)

Ketua Paguyuban Pembudidaya Ikan KJA Jatiluhur, Yana Setiawan menuturkan, para pemilik kolam mulai merasa gelisah dengan rencana penertiban ini. Karena, jika jadi ditertibkan mereka tidak bisa menjalankan usaha perikanan lagi.

"Kalau ditertibkan, berarti akan banyak pembudidaya maupun pekerjanya yang kehilangan mata pencaharian," ujar Yana di lokasi.

Menurut dia, penertiban ini harus dibicarakan secara bersama-sama. Karena, menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, dia pun berharap supaya ada kebijakan dalam penertiban ini. Misalkan, yang ditertibkan lebih dulu yakni, keramba yang sudah tak aktif lagi. Kemudian, keramba yang tidak memiliki izin atau berada di zona terlarang.

"Selama ini banyak yang menggantungkan hidup dari usaha budidaya ikan di Jatiluhur. Kami bertahun-tahun cari rezeki di sini. Kalau ditertibkan, bagaimana nasib kami," jelas dia.

Menurut dia, sampai saat ini para pembudidaya belum terpikirkan untuk usaha yang lain. Kalaupun ada solusi dari pemerintah, belum tentu solusi itu sesuai dan bisa diterima oleh mereka.

(Baca Juga: Ratusan Ton Ikan di Waduk Cirata dan Jatiluhur Mati Akibat Fenomena Cuaca Buruk)

"Kami berharap, rencana ini dikaji lagi. Kami juga menuntut SK bupati tentang zero KJA yang dua tahun lalu dikeluarkan, bisa dicabut," tambah dia.

Dia pun menolak, jika keberadaan KJA ini disebut sebagai salah satu penyebab menurunnya kualitas air di Jatiluhur. Kalau pun dari pakan ikan, menurutnya tidak terlalu signifikan. Justru, dia menduga, penurunan kualitas air ini akibat banyaknya pabrik yang membuang limbahnya ke sungai Citarum.

"Kalau limbah dari pakan kan hanya berapa persen saja, dan pakan yang saat ini digunakan yaitu pakan organik, bukan menggunakan bahan kimia tertentu," jelas dia.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sementara itu, beberapa perwakilan pembudidaya akhirnya diperbolehkan masuk ke kantor perusahaan BUMN ini untuk audiensi. Dalam dialog tertutup itu, turut hadir Dandim 0619 Purwakarta, Letkol Inf, Ari Maulana.

Dalam kesempatan itu, Ari menuturkan jika kedatangan para pembudidaya ikan KJA ini untuk berdiskusi dan bersama-sama merumuskan soal penertiban ini. Dalah hal ini dia menegaskan, jika program 'Zero' KJA masih tetap berjalan.

"Penertiban tetap dijalankan, merujuk pada SK bupati tentang program 'Zero' KJA. Tapi, yang saat ini kami prioritaskan yakni penertiban KJA milik nonpribumi," ujar Ari.

Ari mengaku, sejak pertengahan 2017 lalu pihaknya telah memulai upaya penertiban ini. Penertiban KJA ini, kata dia, dilakukan secara bertahap. Mengingat, KJA yang harus diangkat ke darat ini jumlahnya sangat banyak. Yakni, mencapai 33 ribu unit.

"Yang bisa kami angkat baru 5.800 unit. Jadi, KJA yang tersisa saat ini masih ada sekitar 28 ribu unit," jelas dia.

Dia menambahkan, dalam penertiban ini baru difokuskan pada KJA yang sudah tak aktif dan tak lagi digunakan oleh pemiliknya. Serta, KJA non pribumi. Sebelum melakukan penertiban, petugas pun telah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada para pemilik KJA sejak jauh-jauh hari.‎

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini