Presiden Jokowi: Saya Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3!

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Rabu 14 Maret 2018 17:43 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 03 14 337 1872749 presiden-jokowi-saya-tidak-akan-tanda-tangani-uu-md3-VuQCMyOmak.jpeg Presiden Jokowi saat berkunjung ke Serang, Banten (Fakhrizal/Okezone)

SERANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tidak akan menandatangani Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) karena adanya keresahan di masyarakat terhadap isi undang-undang tersebut.

Kepala Negara memahami bahwa ini hari terakhir tenggat waktu bagi dirinya untuk meneken hasil Revisi UU MD3 yang sudah disahkan DPR RI. Jokowi juga memahami bahwa UU MD3 tetap berlaku tanpa ada tanda tangan dirinya.

"Hari ini kan sudah terakhir dan saya sampaikan saya tidak akan menandatangani undang-undang tersebut. Saya sadar, saya ngerti, saya tahu bahwa sesuai ketentuan UU itu tetap akan berlaku walaupun tidak ada tanda tangan saya," kata Jokowi di Alun-alun Barat, Kota Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang ingin melakukan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK), setelah mendapat nomor dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Tapi untuk menyelesaikan masalah itu berarti masyarakat silakan uji materi ke MK. Kenapa tidak saya tandatangani ya saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat," ungkap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku, belum akan mengeluarkan Perppu guna mengganti sejumlah pasal yang menuai kritikan di masyarakat dalam UU MD3.

"Diuji materi dululah coba, ini kan yang mengajukan uji materi kan banyak ke MK, diuji materi saya kira mekanismenya itu seperti itu," tandasnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, meski tak diteken Presiden, UU MD3 hasil revisi terbaru tetap akan bisa berlaku terhitung besok.

"Terkait dengan UU MD3 sesuai dengan aturan yang ada tentang perundang-undangan maka hari ini adalah hari terakhir dan mulai jam 00.00 nanti malam UU itu sudah berlaku," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Bambang meminta masyarakat tak khawatir dengan sejumlah pasal yang dinilai controversial dalam UU MD3, seperti terkait imunitas anggota DPR, dan pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga dengan meminta bantuan pihak kepolisian.

"Tidak ada yang namanya itu anggota DPR jadi kebal hukum, tidak ada. Tidak ada UU MD3 merusak demokrasi, tidak ada UU MD3 kemudian sewenang-wenang upaya pemanggilan paksa. Panggil paksa sudah ada sejak UU MD3 ada sejak dua tahun lalu ada, tapi apakah pasal tersebut digunakan sampai skrg? Tidak ada," papar Bamsoet.

"Jadi enggak perlu dikhawatirkan soal adanya ancaman bagi demokrasi," imbuhnya.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini