Pemprov DKI Dapat Predikat WTP, Ketua DPRD: Terima Kasih Jokowi dan Ahok
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi malah menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Sebab, menurutnya, prestasi itu tak lepas dari andil pemerintahan sebelumnya.
"Kita ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah sebelumnya yaitu Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot, dan Pak Djarot karena ini kalau tidak rentetan dari situ dengan perubahan sistem pembayaran online ini enggak akan terjadi," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, peran pemerintahan sebelumnya dalam memperbaiki pengelolaan keuangan amat besar. Salah satunya yaitu mengubah transaksi tunai menjadi online.
Sehingga, setelah dalam waktu empat tahun, maka sudah sewajarnya bila Pemprov DKI meraih predikat WTP dari BPK. Sebab, memang tak mudah untuk meraih WTP bila pengelolaan anggaran masih bobrok seperti dahulu.
"Ya, kalau hari ini BPK memberi WTP, hal yang wajar, karena 4 tahun-5 tahun pekerjaan memperbaiki sistem di DKI Jakarta bukan hal yang gampang," jelasnya.
Lebih lanjut ia mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk mempertahankan predikat tersebut. Kata dia, jangan mengubah sistem pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik.
"Jadi yang sudah baik ditambah, jangan yang sudah baik diubah-ubah jadi tidak baik," kata dia.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan predikat WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta. Hal itu sebagai bentuk apresiasi BPK RI kepada Pemprov DKI dalam hal tata kelola anggaran.
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2017," kata Anggota V BPK RI Isma Yatun dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, hari ini.
(Awaludin)
