Pasca OTT Kalapas Sukamiskin, Dirjen PAS Bahas Pencegahan ke KPK
JAKARTA - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementeriaan Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sri Puguh Budi Utami bersama jajarannya menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada pagi tadi.
Kedatangan Sri Utami dan jajarannya tersebut untuk membahas perbaikan lapas Sukamiskin, Bandung, paska-Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, beberapa waktu lalu. Dimana, dalam operasi senyap tersebut, KPK menemukan adanya dugaan suap jual-beli fasilitas mewah serta perizinan di lapas Sukamiskin, Bandung.
Barang Bukti Terkait OTT Kepala Lapas Sukamiskin (foto: Antara)
"KPK menerima Dirjen Pas dan jajarannya membahas upaya perbaikan dalam pengelolaan sistem permasyarakatan. Ini merupakan bentuk kongkrit dari konsep penindakan dan pencegahan terintegrasi," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (25/7/2018).
Febri menambahkan, pihaknya juga meminta agar Dirjen Pemasyarakatan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola lapas dan rutan. Sebab, KPK telah memberikan rekomendasi adanya dugaan penyimpangan di sejumlah lapas kepada Ditjen PAS pada tahun 2010.
"Ditjen PAS pun mengatakan sudah mempunyai Program revitalisasi lapas dan rutan dan saat ini sudah berjalan," terang Febri.
Tak hanya itu, sambung Febri, menurut Dirjen Pemasyarakatan, permasalahan yang ada saat ini di seluruh lapas adalah kelebihan kapasitas. Namun, berbeda dengan lapas Sukamiskin yang berisikan para napi kasus korupsi.
