JAKARTA - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan pasukan perdamaian perempuan dibutuhkan karena dalam setiap konflik, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dan banyak menjadi korban. Karena itu, peran pasukan perdamaian perempuan sangat diperlukan dalam proses rehabilitasi dan pemulihan.
Di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) di kota New York, Amerika Serikat, bulan lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggagas agar lembaga dunia itu membentuk pasukan perdamaian khusus perempuan.
Usul ini, lanjut Retno, merupakan bagian dari komitmen ASEAN untuk lebih berperan dalam perdamaian dan keamanan dunia. Ditambahkannya, ASEAN menjadi satu-satunya organisasi di kawasan yang telah mengadopsi “Action for Peacekeeping.”
Dalam jumpa pers mingguan di kantornya, Jumat 4 Oktober 2018, Arrmanatha Nasir menjelaskan pasukan perdamaian perempuan dibutuhkan karena dalam tiap konflik perempuan dan anak-anak merupakan pihak paling rentan dan banyak menjadi korban. Pasukan perdamaian perempuan sangat diperlukan dalam proses rehabilitasi dan pemulihan.
"Di saat mereka perlu rehabilitasi, perlu perlindungan, mereka biasanya lebih gampang untuk terbuka dan percaya kepada sesama perempuan, kan. Oleh karena itulah, salah satu upayanya adalah untuk meningkatkan jumlah perempuan operasi pemeliharaan perdamaian," kata Arrmanatha.