Mendagri Tegaskan Pembiayaan Dana Saksi Bertentangan dengan UU Pemilu

Fahreza Rizky , Jurnalis-Rabu, 24 Oktober 2018 |15:13 WIB

Mendagri Tegaskan Pembiayaan Dana Saksi Bertentangan dengan UU Pemilu

Mendagri Tjahjo Kumolo

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah tak setuju dengan usulan Komisi Pemerintahan DPR yang ingin dana saksi untuk Pemilu 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Pemerintah pada posisi tidak setuju karena anggaran lewat Bawaslu sudah ada yaitu anggaram pelatihan saksi," kata Tjahjo di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Baca Juga:

Media Zionis Sebut Presiden Prabowo Akan Berkunjung ke Israel, Kemlu RI Membantah

Aturan dana saksi masuk dalam APBN juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, kata Tjahjo, pemerintah tak ingin melanggar UU.

"Sesuai UU Pemilu, kita tidak boleh menganggarkan. Melanggar UU," imbuh Tjahjo.