nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

2 Anggota DPRD Sumut Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 22 November 2018 20:23 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 11 22 337 1981458 2-angggota-dprd-sumut-ditahan-di-rutan-pondok-bambu-1zHDDz1SYR.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap dua anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang menjadi tersangka dalam kasus suap persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.

Kedua anggota DPRD Sumut itu, yakni Arlene Manurung dan Murni Elieser Verawaty Munthe. Mereka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur.

"Penyidik hari ini melakukan penahanan salama 20 hari ke depan mulai hari ini di Rutan Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka. Hal tersebut merupakan pengembangan dari kasus mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjo melalui proses pengumpulan informasi, data dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut.

 (Baca juga: KPK Terima Pengembalian Uang Rp8 Miliar dari Eks Anggota DPRD Sumut)

Dalam perkara ini, kasus penetapan tersangka terhadap anggota DPRD merupakan ketiga kalinya. Pada tahap pertama tahun 2015, KPK telah menetapkan 5 pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka.

 ko

Mereka adalah, Saleh Bangun Ketua DPRD periode 2009 2014, Kamaludln Harahap Wakll Ketua DPRD periode 2009 2014, Chaudir Ritonga Wakil Ketua DPRD periode 2009 2014, Sigit Pramono Asri Wakil Ketua DPRD periode 2009 2014 dan Ailb Shah Wakll Ketua DPRD periode 2009 2014.

 (Baca juga: KPK Kembali Menahan Dua Anggota DPRD Sumut)

Sedangkan pada tahap kedua di tahun 2016, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka, yaitu, Muhammad Afan, Budiman Pardamean Nadapdap, Gunmr Manurung, Zulkifli Effendi Siregar, Bustamc HS, Zuklfli Husein, Parluhutan Siregar.

Dalam hal ini, Gatot memberikan fee kepada sejumlah anggota DPRD dengan maksud untuk mempengaruhi beberapa kewenengan dan fungsi dari DPRD Sumut. Antara lain, persetujuan Iaporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

 ko

Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Atas perbuatannya mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini