Hadapi Pemilu 2019, PKS Ajak Parpol Edukasi Masyarakat Cegah Politik Transaksional

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 30 November 2018 22:45 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 30 606 1985289 hadapi-pemilu-2019-pks-ajak-parpol-edukasi-masyarakat-cegah-politik-transaksional-y2wKdahhhj.jpg Ilustrasi money politics (Foto: Ist)

JAKARTA – Perhelatan Pemilu 2019 harus menjadi agenda pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpin yang berkualitas. Bukan sekadar ajang politik transaksional yang justru mengoyak hakikat demokrasi itu sendiri.

“Perlu adanya pendidikan politik dari partai-partai kepada masyarakat, supaya masyarakat peduli dengan pemilu untuk legislatif maupun eksekutif yang berkualitas,” ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni kepada wartawan, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Farouk mengajak semua pihak dan partai politik untuk menjalankan agenda tersebut. Masyarakat jangan dimanjakan dengan politik transaksional, tapi dengan pendidikan politik terkait apa yang akan diperjuangkan oleh partai-partai peserta Pemilu. 

Menurutnya, kalau hal tersebut dilakukan, setidaknya akan menghentikan budaya politik transaksional dan hasil politik kita akan lebih berkualitas. “Jadi, tidak hanya dinikmati oleh para elite politik,” tegasnya.

(Baca Juga: 4 Poin Hasil Pertemuan PP Muhammadiyah dan PBNU)

Ilustrasi

Politik transaksional bukan hanya isapan jempol, kata Farouk, karena dirinya mengalami sendiri. Ia menceritakan, ketika ada seseorang mendekatinya dan menyatakan bersedia menjadi tim sukses dengan menjanjikan perolehan suara dari calon pemilih di daerah pemilihannya dan minta dana Rp4 miliar untuk memuluskan langkahnya menuju parlemen.

“Tentu saya menolaknya, karena terkesan seperti jual beli suara, semacam politik transaksional antara caleg dengan operator dari para pemilih,” terangnya.

Dari peristiwa tersebut dirinya berkesimpulan, tak heran banyak anggota dewan yang berhasil lolos ke Senayan memikirkan cara bagaimana modal ketika kampanye. “Inilah politik transaksional yang berujung kepada buruknya produk demokrasi kita,” tuturnya.

Caleg DPR RI Dapil DKI II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri) ini menambahkan, demokrasi Indonesia pasca-reformasi belum melahirkan demokrasi yang substantif. Yakni, demokrasi yang berdampak terhadap terciptanya layanan publik dengan baik.

(Baca Juga: Jamin Tak Ada Muatan Politik, Panitia Undang Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga ke Reuni 212)

Ilustrasi

Beda di negara maju, kelancaran proses demokrasi bisa terlihat dari efeknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, demokrasi perlu dibedakan dengan pemilu. Demokrasi yang substantif bukan aksesoris, harus diterjemahkan pada pelayanan publik yang baik, berfungsinya sistem penegakan hukum dan keadilan.

“Ini yang perlu dikritisi dalam perjalanan demokrasi kita saat ini. Demokrasi, akhirnya, harus berujung pada perbaikan layanan publik, terciptanya demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini