PPATK Sebut Ada 143 Transaksi Mencurigakan di Pilkada 2018 Angkanya Fantastis

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 18 Desember 2018 16:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 18 606 1992930 ppatk-sebut-ada-143-transaksi-mencurigakan-di-pilkada-2018-angkanya-fantastis-3SazPXg1QI.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan pada periode pemilihan umum (pemilu) tahun 2018 adanya transaksi keuangan secara tunai yang sangat signifikan terkait penyelenggaraan pemilu maupun kontestasi.

Di mana pada tahun ini terdapat pemilu kepala daerah (pilkada) secara serentak dari sebanyak 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten pada 27 Juni 2018.

Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badaruddin menjelaskan, dari hasil pemantauan transaksi selama periode 2017 sampai dengan kuartal III 2018 terdapat 1.092 laporan transaksi keuangan tunai yang melibatkan penyelenggara pemilu, pasangan calon (paslon), keluarga paslon, serta partai politik dengan jumlah total Rp1,3 Triliun.

"Disamping itu, PPATK telah mengidentifikasi adanya sejumlah 143 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan paslon maupun keluarganya, serta partai politik dan pihak penyelenggara pemilu dengan jumlah nominal sebesar Rp47,2 miliar," jelasnya dalam konferensi pers di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

 pemilui

Ki Agus menyatakan, hasil pemantauan itu tak lepas dari adanya Satuan Tugas (satgas) Pemilu yang dibentuk PPATK, berdasarkan beleid Keputusan Kepala PPATK Nomor 169B Tahun 2018 tentang Satgas Cegah dan Berantas TPPU dalam Pemilukada dan Pemilu.

Adapun Satgas Pemilu bertugas untuk mengumpulkan, serta mengelola data dan informasi terkait pilkada dan pemilu. Selain itu , juga bertugas monitoring atas informasi dan situasi pada setiap tahapan penyelenggaraan pilkada dan pemilu dan melakukan analisis atau pemeriksaan untuk menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU), baik secara proaktif maupun memenuhi permintaan informasi dari pihak terkait.

Ki Agus menjelaskan, di 2018 Satgas Pemilu juga menemukan fakta masih tingginya penggunaan setor tunai dalam jumlah banyak. Hal ini menyulitkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mengidentifikasi sumber dana atau pihak pemberi sumbangan dana kampanye.

"Sedangkan tingkat risiko berdasarkan PJK yang mengelola RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye), diketahui bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan PJK yang rentan terkait pengelolaan dana kampanye. Hal tersebut dikarenakan masih belum tersedianya pedoman dalam pengelolaan RKDK dan kelemahan dalam identifikasi Beneficial Owner," pungkasnya.

 pilkada

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini