Soal Mitigasi Bencana, Fahri Hamzah Usul Indonesia Punya Satelit Pemantau Kerak Bumi
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ingin Indonesia mempunyai satelit pemantau kerak bumi. Menurut dia, satelit tersebut merupakan bagian dari mitigasi bencana yang efektif karena menggunakan teknologi canggih.
Fahri kemudian menceritakan sewaktu dirinya menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Wacana pengadaan satelit mitigasi bencana mencuat karena Indonesia berada di wilayah ring of fire.
"Yang mengusulkan itu LAPAN dan saya anggota pansusnya. Sejak itu disahkan memang di antara fokus kita adalah satelit mitigasi bencana," kata Fahri ketika berbincang dengan Okezone, Jumat (28/12/2018).
Ketika studi UU Keantariksaan dilakukan, Fahri berkata satelit pemantau kerak bumi yang merupakan bagian mitigasi bencana telah banyak digunakan di negara-negara lainnya.
"Bahkan, teman-teman kita di LAPAN mengatakan sanggup bikin sendiri. Saya lupa biayanya, sekitar Rp143 miliar, lupa saya, dan itu harus diprioritaskan," ujar Fahri.
(Baca juga: Mendikbud Respons Perintah Jokowi soal Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum Pendidikan)
Ia menilai kesadaran mitigasi bencana seharusnya dibangun sejak awal karena Indonesia berada di wilayah rawan bencana. Sehingga, segala kebijakan dapat mengantisipasi potensi jatuhnya korban.
"Lalu kita membeli alat sederhana yang dipasang dan dapat dicuri orang. Tapi kalau dia dalam bentuk satelit yang dipantau dari laboratorium yang terjaga, itu lebih aman, sehingga kita bisa beri peringatan lebih dini terkait aktivitas kerak bumi," ungkap Fahri.
"Bahkan, satelit itu juga bisa memantau deforestasi, penebangan liar," sambung dia.
(Baca juga: Pakar Geologi LIPI Kritik Sistem Peringatan Dini Tsunami BMKG)
Lebih lanjut Fahri mengungkapkan mendapat informasi jumlah alat pendeteksi bencana yang berfungsi di Tanah Air hanya 22 hingga 50 titik dari total 200 tempat. Maka itu, ia mengimbau presiden ke depannya dapat mengajukan proposal mitigasi bencana menggunakan teknologi canggih yakni satelit.
"Jadi proporsal ini harus diajukan ulang. Saya kira presiden yang akan datang harus memulai teknologi mitigasi bencana ysng paling canggih dan itu dalam bentuk satelit," jelas dia.
Sejumlah bencana sendiri memang terjadi di Indonesia pada 2018. Sebut saja adanya gempa berkekuatan 7,2 SR yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Kemudian bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu hingga Donggala, Sulawesi Tengah. Ada juga tsunami di Selat Sunda yang meluluhlantakkan kawasan Banten dan Lampung.
(Hantoro)
