nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polda Banten Limpahkan Berkas Perkara Pungli Korban Tsunami ke Kejaksaan

Antara, Jurnalis · Minggu 03 Maret 2019 02:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 03 03 340 2025089 polda-banten-limpahkan-berkas-perkara-pungli-korban-tsunami-ke-kejaksaan-rDCpHTtkgh.jpg Ilustrasi Pungli (foto: Shutterstock)

SERANG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten, telah melimpahkan berkas perkara dugaan pungutan liar di Rumah Sakit Dradjat Prawiranegara (RSDP) Serang terhadap korban tsunami 24 Desember 2018 ke Kejaksaan Tinggi Banten.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Edy Sumardi, mengatakan, berdasarkan hasil gelar perkara internal, berkas perkara tersebut dinyatakan cukup dan dapat dilimpahkan sebagai tahap satu.

(Baca Juga: Kasus Pungli Pengambilan Jenazah Korban Tsunami Selat Sunda Dilimpahkan ke Polda Banten) 

Menurut Edy, berkas perkara ini terkait dugaan pungli yang dilakukan tiga orang tersangka yakni TBF, IJM dan BY, yang salah satunya adalah seorang Aparatur Sipil Negara RSDP.

Volume Tubuh Gunung Anak Krakatau Berkurang, Jumlah Korban Tsunami Terus Bertambah 

Ke tiga tersangka tersebut diduga telah melakukan pungli pada saat keluarga korban tsunami mengurus jenazah korban tsunami, di RSDP Serang.

"Berkas perkara tahap I sudah kami limpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 19 Februari 2019 lalu, yang di laksanakan langsung oleh Penyidiknya," kata Edy Sumardi seperti dikutip Antaranews, Sabtu 2 Maret 2019.

Ia mengatakan, TBF bersama rekan kerjanya diduga melanggar Pasal 12 huruf e UU RI No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman sekitar 15 tahun penjara.

(Baca Juga: Ada Pungli Jenazah Korban Tsunami di RSDP Serang, Gubernur Banten: Enggak Punya Hati) 

"Dari salah satu tersangka, TBF adalah seorang ASN yang bekerja sebagai staf instalasi kedokteran forensik dan medikolegal Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Kota Serang," kata Edy.

Menurutnya, kepolisian berkomitmen segera menuntaskan seluruh perkara pungli di RSDP ini, agar masyarakat bisa mengetahui dan ada kepastian hukum.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini