nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Berulangkali Tertunda, Thailand Batal Gelar Pemilu pada Februari 2019

Rahman Asmardika, Jurnalis · Rabu 16 Januari 2019 10:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 16 18 2005102 berulangkali-tertunda-thailand-akan-batal-gelar-pemilu-pada-februari-2019-8KmHHhyIs1.jpg Pemilihan umum Thailand kembali mengalami penundaan. (Foto: EPA)

BANGKOK – Pemilihan umum untuk mengakhiri pemerintahan militer di Thailand yang telah lama tertunda akan kembali mundur dari jadwal pelaksanaan semula. Pejabat Komisi Pemilihan Umum Thailand mengatakan, pemilihan yang semula dijadwalkan digelar pada 24 Februari itu kemungkinan baru dapat terlaksana pada Maret 2019.

Komisi Pemilihan Umum Thailand belum mengumumkan penundaan tersebut, tetapi dua pejabat senior pemilihan umum mengatakan kepada Reuters bahwa tidak mungkin mengadakan pemilihan pada 24 Februari, seperti yang diumumkan bulan lalu.

BACA JUGA: Militer Thailand Harapkan Pemilu Digelar Oktober 2015

Junta militer yang telah memerintah selama hampir lima tahun sebelumnya menyarankan penundaan pemilu selama satu bulan karena jadwalnya yang bentrok dengan penobatan raja pada Mei mendatang.

"Pemilihan 24 Februari tidak dapat terjadi karena Komisi Pemilihan tidak memiliki cukup waktu untuk menyelenggarakannya," kata seorang pejabat senior komisi pada Selasa.

"Sekarang ada dua kemungkinan tanggal ... 10 Maret atau 24 Maret," kata pejabat itu.

Upacara penobatan untuk Raja Maha Vajiralongkorn telah dijadwalkan untuk 4-6 Mei, dan pemerintah mengatakan akan ada ritual kerajaan yang berlangsung selama 15 hari sebelum dan setelah tiga tanggal tersebut.

"Akan ada pemilihan sebelum penobatan," kata Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha kepada wartawan pada Selasa.

"Kami harus mengatur kedua hal itu bersama-sama, tetapi kami harus memberikan waktu untuk persiapan penobatan terlebih dahulu," kata Prayuth.

Dua partai politik terbesar Thailand mengatakan mereka tidak keberatan dengan penundaan itu.

Berdasarkan undang-undang Thailand, Komisi Pemilihan harus mengesahkan Anggota Parlemen yang menang dalam waktu 60 hari dari hari pemungutan suara. Parlemen kemudian harus bersidang dalam waktu 15 hari dari pengumuman hasil pemilihan dan Raja harus memimpin pembukaan Parlemen.

Pemerintah mengatakan peristiwa politik ini bisa berbenturan dengan upacara penobatan.

BACA JUGA: Thailand Gelar Pemilu pada 24 Februari 2019

Monarki dihormati di Thailand, dan upacara penobatan tahun ini akan menjadi yang pertama yang dialami oleh sebagian besar warga Thailand.

Raja Vajiralongkorn telah menjabat sejak 2016, tak lama setelah ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej meninggal pada 2016. Namun, sampai hari ini dia belum secara resmi dinobatkan selama periode berkabung yang panjang.

Pemerintah militer telah berulang kali menunda mengadakan pemilihan baru sejak menggulingkan perdana menteri terpilih dalam kudeta 2014. Bulan lalu, junta mencabut larangan kegiatan politik yang diberlakukan sejak kudeta, yang memungkinkan partai politik untuk memulai kampanye.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini