PTUN Perintahkan KPU Eksekusi Putusan Terkait OSO

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Selasa 22 Januari 2019 17:02 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 01 22 606 2007908 ptun-perintahkan-kpu-eksekusi-putusan-terkait-oso-j81cddeykL.jpg KPU (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeksekusi putusannya bernomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT terkait gugatan Oesman Sapta Odang (OSO). Surat perintah untuk melaksanakan putusan telah dikirim ke KPU, Senin 21 Januari 2019.

"Sesuai Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2017, penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan di PTUN. Pasal 115 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan,” ujar Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah, Selasa (22/1/2019).

(Baca Juga: DPR: Polemik OSO Bisa Hambat Pelantikan Presiden Terpilih)

Ujang juga menjelaskan mengenai isi putusan yang dimenangkan OSO selaku penggugat di dalam surat PTUN Jakarta Nomor W2.TUN1.287/HK.06/I/2019 itu. Di mana, pada intinya menyatakan batalnya keputusan KPU tentan penetapan Caftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.

“Memerintahkan tergugat (KPU) mencabut keputusan tersebut, dan menerbitkan keputusan tentang penetapan DCT yang mencantumkan Oesman Sapta sebagai calon tetap perserta pemilu anggota DPD tahun 2019,” ujarnya.

OSO 

Ketua PTUN berkewajiban mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sesuai Pasal 116 Ayat (3) UU Nomor 51 Tahun 2009, sehingga PTUN memerintahkan KPU melaksanakan putusan itu, yang hingga belum dilaksanakan KPU.

“Perlu kami tegaskan, eksekusi putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dijalankan demi terciptamya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta tegaknya hukum dan keadilan. Bila telah melaksanakan putusan tersebut beritahukan kepada kami,” kata Ujang.

(Baca Juga: Soal Kasus OSO, KPU Dinilai Lalai sejak Awal

Surat perintah eksekusi PTUN Jakarta Nomor W2.TUN1.287/HK.06/I/2019 itu juga ditembuskan kepada Presiden, Ketua MA, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Surat salinan putusan PTUN juga sudah diterima Kuasa Hukum OSO, Dodi Abdul Kadir. Bila KPU tidak melaksanakan putusan tersebut, kata Dodi, pengadilan akan mengumumkan ketidakpatuhan penyelengara pemilu terhadap putusan peradilan di media massa.

“Kalau tidak dilaksanakan juga, pengadilan akan meminta Presiden dan DPR memaksa KPU melaksanakan putusan tersebut,” ujar Dodi.

 KPU

Ketidakpatuhan KPU terhadap putusan PTUN Jakarta dapat berdampak besar terhadap tahapan pelaksanaan Pemilu 2019. Menurut Dodi, KPU tidak dapat mencetak surat suara Pemilu anggota DPD, karena keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan DCT Pemilu anggota DPD telah dicabut.

“Kalau mereka mencetak surat suara, apa dasarnya? Sekarang, sudah tidak ada DCT anggota DPD Pemilu 2019. Kami akan laporkan komisioner KPU melakukan dugaan korupsi, karena menggunakan APBN tanpa dasar hukum yang sah,” tuturnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini