Wacana Motor Masuk Tol Perlu Dikaji Mendalam
JAKARTA - Wacana DPR RI membuat regulasi sepeda motor bisa masuk tol tak sepenuhnya keliru. Namun, penerapan regulasi tersebut harus dikaji secara mendalam.
Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan, wacana motor termasuk ojek online (ojol) masuk tol harus diperhatikan kapasitas pengunaan jalan tol. Mengingat setiap ruas jalan tol memiliki kapasitas berbeda.
"Ya kalau soal masuk ke jalan tol sih oke saja. Tapi lihat dulu juga bagaimana kapasitas penggunaan jalan tol tersebut, sudah padat atau belum?" katanya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
(Baca Juga: Pramono: Indonesia Tak Bisa Berlari Kencang karena Alami 'Obesitas Regulasi')
Azas menilai, kalau pun wacana tersebut terealiasi berpotensi tak bisa diterapkan di semua ruas tol. Misalnya, kalau kondisinya sudah padat seperti Tol Jagorawi, maka akan sulit untuk mengizinkan motor masuk tol tersebut.
Di sisi lain, ia tak memungkiri sisi positifnya. Misalnya, bisa menjadi fungsi monitoring terhadap roda dua. "Ya, motor yang masuk ke jalan tol akan lebih mudah diawasi," tuturnya.
Wacana sepeda motor diberikan jalur khusus di tol mencuat dari usulan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Ia mengacu Peraturan Pemerintah PP Nomor 44 Tahun 2009, yang merevisi Pasal 38 PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
(Baca Juga: Ketua KPK Dukung RUU Transaksi Uang Kartal Segera Disahkan)
Di mana, Pasal 1a disebutkan jika jalan tol bisa dilengkapi jalur khusus untuk kendaraan bermotor roda dua. Dengan catatan, jalur harus terpisah secara fisik dengan jalur kendaraan roda empat atau lebih.
"Itu misalnya sudah ada di Bali kemudian Suramadu. Bukan gratis, mereka (pemotor) juga harus bayar seperti di Bali. Yang penting bisa memberikan hak kepada pengendara roda dua untuk menikmati jalan bebas hambatan," ujarnya.
Sehingga jangan hanya pemilik roda empat yang punya kenikmatan bebas hambatan. Sebab, uangnya sama-sama dari rakyat, pemotor juga bayar pajak, dan pemotor yang menggunakan tol nanti juga bayar.
(Arief Setyadi )
