nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Kembali Tetapkan Bupati Lampung Tengah Tersangka Suap dan Gratifikasi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 30 Januari 2019 20:55 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 01 30 337 2011616 kpk-kembali-tetapkan-bupati-lampung-tengah-tersangka-suap-dan-gratifikasi-JtQKw1PdMQ.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Lampung Tengah, Mustafa (MUS) sebagai tersangka. Kali ini, Mustafa dijerat kasus ‎dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungannya tahun anggaran 2018.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, penetapan tersangka ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018. Dimana, dalam kasus tersebut Mustafa telah divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

"KPK membuka penyidikan baru dan menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan MUS, Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021 sebagai tersangka sejalan dengan peningkatan status perkara ke penyidikan," kata Wakil Ketua KPK, Alexander saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

 (Baca juga: KPK Resmi Tahan Bupati Mesuji Khamami terkait Suap Infrastruktur)

Dalam kasus ini, Mustafa diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Total, kata Alexander, Mustafa diduga telah menerima suap dan gratifikasi sekira Rp95 miliar dalam kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018.

"Mustafa tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada Direktorat Gratifikasi KPK," tambahnya.

sd 

Alexander merincikan, uang sebesar Rp58,6 miliar berasal dari 179 calon rekanan. Sedangkan sejumlah Rp36,4 miliar berasal dari 56 calon rekanan proyek.

Tak hanya Mustafa, KPK ju‎ga menetapkan dua pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka. Kedua rekanan tersebut yakni, Pemilik PT Sorento Nusantara (SN), Budi Winarto (BW) dan Pemilik PT Purna Arnea Yudha (PAY), Simon Susilo.

"Keduanya diduga melakukan tipikor memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pengadaan barang dan jada di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah," terang Alexander.

 (Baca juga: OTT KPK di Mesuji Lampung Diduga terkait Proyek Jalan Dinas PUPR)

Alex mengungkapkan kedua pengusaha itu diduga telah menyuap Mustafa untuk mendapatkan proyek di lingkungan Lampung Tengah. Adapun, proyek yang akan digarap berasal dari dana pinjaman daerah tahun anggaran 2018.

Atas perbuatannya, Mustafa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 KUHP.

Sedangkan dua pengusaha dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini